DUMAI - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai memusnahkan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai senilai Rp4.771.941.532 di halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Dumai, Jalan Datuk Laksamana, Selasa (17/11/2026). Pemusnahan barang sitaan periode 2023 hingga September 2026 tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Riau, Dwijo Muryono bersama Kepala Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Dumai.

Dari keseluruhan barang ilegal yang dihancurkan, produk hasil tembakau tanpa pita cukai mendominasi dengan jumlah mencapai 1.913.750 batang rokok dan 34 unit rokok elektrik. Selain itu, petugas turut menghancurkan 216 unit telepon seluler (ponsel) dengan taksiran nilai lebih dari Rp1 miliar.

Melalui penindakan terhadap peredaran barang tanpa izin di wilayah pelabuhan pesisir Riau tersebut, negara berhasil mencegah potensi kerugian penerimaan sekitar Rp1.975.475.603. Seluruh barang bukti sebelumnya telah ditetapkan statusnya sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) atas persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

"Barang yang dimusnahkan didominasi hasil tembakau berupa 1.913.750 batang rokok ilegal dari berbagai merek dan 34 unit rokok elektrik," ungkap Kepala Kanwil DJBC Riau, Dwijo Muryono.

"Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp2,95 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,92 miliar," tambahnya.

Selain rokok dan ponsel, petugas memusnahkan 46 liter minuman beralkohol serta 198 kemasan pakaian, sepatu, dan produk tekstil bekas impor. Daftar barang sitaan lainnya mencakup 666 kemasan kosmetik, obat-obatan, dan suplemen tanpa izin edar, ditambah 1.079 kemasan beragam barang bekas lainnya.

Eksekusi dilakukan menggunakan berbagai cara sesuai jenis barang, mulai dari pemotongan, perusakan fungsi, penghancuran fisik, hingga pembakaran agar tidak memiliki nilai guna ataupun beredar kembali di pasaran. Sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan lintas negara di Pulau Sumatera, arus keluar masuk barang di Kota Dumai menuntut pengawasan berkelanjutan bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli, memperdagangkan maupun mengedarkan barang ilegal," sebutnya.

"Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai," pungkasnya. ***