SELATPANJANG - Pakar Lingkungan DR Elviriadi SPi MSi menilai Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) yang kembali mendera beberapa kabupaten/ kota di Riau terjadi akibat tidak dilakukannya evaluasi secara mendasar. Pemerintah disarankan agar serius dengan kasus Karhutla dengan membuat analisa yang komprehensif, evaluasi yang utuh dan mendasar serta roadmap penyelesaian tuntas.

Demikian diungkapkan Dosen Fakultas Pertanian UIN Suska ini saat berbincang dengan GoRiau, Kamis (11/8/2016) siang. Kata Elviriadi, inti masalah Karhutla sangat komplek. Dimana, Karhutla ini melibatkan pertarungan berbagai kepentingan untuk mengeksploitasi gambut, pemanfaatan tidak berhati-hati sehingga menggangu keseimbangan Hidrologis (water balance evaluation), instrumen pengawasan amat lemah, dan penegakan hukum yang timpang.

"Kemen-LHK harus buat rekayasa teknis, rekayasa regulasi dan rekayasa sosial," kata laki-laki tambun yang mengaku sering berkomunikasi dengan Men-LHK Siti Nurbaya ini lagi.

Dijelaskan Elviriadi, bisa saja rekayasa teknis dan teknologis dibebankan dipundak Badan Restorasi Gambut. Sementara rekayasa regulasi harus ada political will, dan keberanian moral, karena ini pertaruhan wibawa pemerintah. Serta rekayasa sosial, dengan segera melibatkan masyarakat. Beri motivasi, insentif, dan hargai kearifan lokal mereka dalam mengolah gambut. Buat masyarakat terpanggil untuk memadamkan api

"Walau bagimana pun beratnya, negara harus percaya diri, tindak tegas mafia karhutla. Intinya harus segera dibuat tahapan (roadmap) yang jelas dan terukur," tambah Elviriadi lagi.

Dicontohkan Elviradi, misalnya tahun 2016 ini pemerintah menata hidrologis dan administratif kawasan open akses yang rawan terbakar, kemudian tahun depan menambah sumberdaya pengawasan lapangan. Lalu, mengefektifkan berbagai regulasi pengelolaan gambut seperti Kepres No 32 tahun 1990, PP no 71/2014 tentang pengaturan budidaya gambut yang selama ini macan ompong.

Disamping itu, Elviriadi juga mengkhawatirkan kontrol kritis masyarakat jadi lemah. Sebab, isu awal Karhutla ini akibat penggundulan hutan yang puluhan tahun diperkuangkan berbagai LSM. Sementara saat ini katanya lagi, sejak Nazir Fuad, mantan ketua WWF diangkat jadi direktur BRG, teman teman NGO lingkungan jadi ikut-ikutan 'terserap' ke agenda-agenda negara.

"Tapi, entah bagaimana ya, feeling saya pemerintah kurang bernyali soal penegakan aturan. Ah lantak lah, yang jelas sebagai ilmuan saya teriaki terus. Biar rakyat tak jadi ikan salai tiap tahun," canda lelaki gampal itu mengakhiri wawancara. ***