BENGKALIS, GORIAU.COM - Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh melarang para sarjana pendamping desa untuk berpolitik praktis. Seperti halnya PNS, pendamping desa diharapkan bisa membantu Pemerintah mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu agar tingkat partisipasi masyarakat lebih meningkat.

Hal itu disampaikan Bupati menerima Komisioner KPU Bengkalis yang baru di ruang kerjanya, Selasa (11/3/2014). Jajaran pengurus KPU Bengkalis dipimpin langsung Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar, Suib (Divisi Kelembagaan dan Organisasi), Khairul Saleh (Divisi Hukum dan Pengawasan), Elmiawati Saparina (Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih) dan Husni Libra (Devisi Logistik). Turut mendampingi Pj Kasubbag Program dan Data KPU Bengkalis, Muhammad Soleh.

Sejak awal rekruitmen sarjana pendamping desa, Bupati sudah mewanti-wanti agar tidak ada sarjana penamping desa yang berpolitik. Tugas sarjana pendamping desa hanya membantu Pemerintah untuk kelancaraan program pembangunan di desa. Namun, dirinya mengakui ternyata ada juga sarjana pendamping desa berasal dari titipan partai. Berdasarkan temuan itu, dirinya bertindak cepat dengan langsung memberhentikan para sarjana pendamping desa yang berpolitik.

''Kalau mau, sayalah yang paling dulu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Biarlah semua berjalan sesuai aturan. Komitmen saya tidak berubah,'' ujar Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Riau.

Kepada para pengurus KPU Bengkalis yang baru, Bupati berharap agar jalannya proses demokrasi di Kabupaten Bengkalis bisa lebih baik lagi. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sejarah membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bengkalis relatif lebih aman.

''Kalau di daerah-daerah lain mungkin kita ada mendengar keberadaan TPS tak jelas. Ada kesan kalau demokrasi diperdagangkan. Alhamdulillah di tempat kita tidak ada. Bisa dikatakan, untuk Bengkalis ini tinggal poles sedikit bisa lebih bagus,'' harap Bupati.

KPU diingatkan lebih intensif lagi dalam melakukan sosialisasi agar tingkat partisipas pemilih lebih meningkat. Pemkab Bengkalis akan mengerahkan seluruh potensi untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu termasuk para sarjana pendamping desa.

Masih terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih, menurut Bupat, ada beberapa kecamatan seperti Rupat, Mandau dan Pinggir  yang memiliki banyak peruasahaan perkebunan dan mempekerjakan orang dari luar Kabupaten Bengkalis. Sebagian dari mereka tidak memiliki identitas sehingga berpotensi untuk tidak bisa mencoblos. Kalau untuk Pemilu Legilsatif barangkali tidak ada persoalan, namun ketika Pilpres, mereka bisa kehilangan hak suara sementara mereka merupakan warga negara Indonesia.

''Saya minta kepada KPU nanti bagaimana caranya agar para pekerja perkebunan yang tidak memiliki identitas ini  jangan sampai kehilangan hak suaranya. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih,'' ujarnya.

Sementara Ketua KPU Bengkalis, Defitri Akbar menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bersama-sama mensukseskan jalannya Pemilu. Pihaknya memang berharap seluruh pihak bisa membantu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu, termasuk salah satunya adalah sarjana pendamping desa. Mereka berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mudah melakukan sosialisasi.(jfk)