SELATPANJANG – Kekecewaan masyarakat Kepulauan Meranti terhadap belum terealisasinya pembangunan dua jembatan penghubung yang ambruk kini diwujudkan melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Petisi tersebut digagas oleh Koordinator Petisi Bela Rakyat dan mulai disebarluaskan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas.

Koordinator Petisi Bela Rakyat, Agus Suliadi, SH, kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026), mengatakan bahwa pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putri Puyu sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Menurutnya, kedua jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai akses utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan bagi ribuan warga di berbagai wilayah Kepulauan Meranti.

Dalam petisi yang ditujukan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Riau, Komisi V DPR RI, serta Bupati Kepulauan Meranti itu, masyarakat menyoroti kondisi daerah yang hingga kini masih bergelut dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti pada 2024 mencapai 23,15 persen, jauh di atas rata-rata provinsi. Pada 2025, daerah ini juga masih tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Riau meski berhasil ditekan menjadi 20,51 persen.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, masyarakat harus menghadapi persoalan baru setelah ambruknya dua jembatan vital yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas warga.

Jembatan Panglima Sampul yang menghubungkan Desa Alai dengan Desa Gogok Darussalam ambruk pada 22 Mei 2024. Jembatan itu selama ini menjadi akses penting masyarakat Tebing Tinggi Barat menuju Selatpanjang. Bahkan, warga dari Kecamatan Merbau, Pulau Merbau hingga Tasik Putri Puyu juga memanfaatkan jalur tersebut untuk menuju pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

GoRiau Jembatan Panglima Sampul yang
Jembatan Panglima Sampul yang roboh (foto: ist)

Sementara itu, Jembatan Perawang di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, lebih dulu ambruk pada 14 Agustus 2023. Infrastruktur tersebut merupakan jalur utama distribusi hasil perkebunan, perikanan, perdagangan, serta berbagai aktivitas masyarakat setempat.

Akibat terputusnya kedua akses tersebut, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan membutuhkan biaya tambahan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap meningkatnya ongkos transportasi dan logistik.

Para petani, nelayan, pelaku UMKM hingga pedagang rakyat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendistribusikan hasil usaha mereka ke pasar. Tidak hanya itu, akses menuju sekolah, kampus, puskesmas, rumah sakit, dan berbagai layanan publik lainnya juga menjadi lebih sulit dijangkau.

Agus menilai, bagi daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti, keberadaan jembatan bukan sekadar fasilitas pendukung pembangunan. Infrastruktur tersebut merupakan urat nadi yang menentukan kelancaran kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Ketika akses utama terputus, yang terdampak bukan hanya lalu lintas kendaraan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik ikut terganggu. Masyarakat merasakan dampaknya setiap hari," ujarnya.

Ia juga menyoroti belum adanya kepastian pembangunan meskipun berbagai rencana dan pembahasan telah disampaikan selama beberapa waktu terakhir. Menurutnya, masyarakat telah mendengar berbagai komitmen pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan hingga dokumen teknis, namun realisasi di lapangan belum terlihat.

Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan kedua jembatan yang dinilai sangat vital bagi kehidupan warga. Selain itu, masyarakat juga meminta adanya jadwal pembangunan yang jelas dan transparan, pengalokasian anggaran yang memadai, percepatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, serta pengawasan langsung terhadap progres pekerjaan.

"Masyarakat tidak meminta proyek besar yang bersifat seremonial. Yang dibutuhkan adalah akses transportasi yang layak agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan normal kembali," kata Agus.

Menurutnya, bagi masyarakat Kepulauan Meranti, jembatan bukan hanya bangunan dari beton dan baja. Jembatan merupakan jalan menuju sekolah bagi anak-anak, akses menuju rumah sakit bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, jalur menuju pasar untuk menggerakkan perekonomian, serta penghubung menuju masa depan yang lebih baik.

Karena itu, Petisi Bela Rakyat mengajak seluruh masyarakat untuk turut memberikan dukungan agar pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Perawang segera menjadi kenyataan.

Petisi tersebut dikoordinasikan oleh Agus Suliadi, SH sebagai ketua, didampingi Alazhar, MH, Mitrizal, SH dan Mujiono SH sebagai wakil ketua. Sementara posisi sekretaris diemban Dedy Kurniawan bersama Faturrahman, ST, Sri Kemuning, SH, dan CT Sarach, SH sebagai wakil sekretaris.

Dengan semakin banyaknya dukungan yang terkumpul, masyarakat berharap aspirasi mereka dapat sampai ke pemerintah pusat dan berujung pada langkah nyata untuk mengembalikan dua jalur penghubung penting yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga Kepulauan Meranti. ***