PEKANBARU, GORIAU.COM - Terjadinya peristiwa tumpahnya Crude Palm Oil (CPO) di Dumai secara berulang-ulang, sangat disayangkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau. Walhi menilai tak ada penegakan hukum lingkungan secara tegas dan tidak ada standar bongkar muat yang mampu meminimalisir terjadinya tumpahan CPO.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Hariansyah Usman saat dihubung melalui selulernya, Minggu (12/5/2013) menyebutkan, permasalahan tumpah CPO di laut Kota Dumai ini bukan sekali dua terjadi. Tapi anehnya, kejadian yang sama terus berulang.

''Saya melihat tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum lingkungan dan penerapan standar pengangkutan CPO di pelabuhan. Kalau ada standar yang jelasn, kejadian yang berulang kali bisa dihindari,'' ujarnya.

Menurutnya, selama tahun 2012 saja, sudah tiga kali terjadi tumpahan CPO. Dan itu terjadi dalam waktu yang tidak begitu jauh.

''Kalau berbicara terjadi masalah tumpahan CPO di laut Kota Dumai ini, rasanya sudah jenuh. Pasalnya, kendati diketahui dan terbukti perusahaan terkait itu mencemari lingkungan. Tetapi tidak ada sanksi tegas dari BLH sebagai instansi terkait. Tahun 2013, saja ada sebanyak tiga kejadian tumpah CPO,'' sebutnya.

Hariansyah mengatakan, berdasarkan data dimiliki Walhi Riau pada awal Januari 2013 itu diketahui terjadi tumpahan CPO ke laut Kota Dumai tanggal 12 oleh PT Kreasi Jaya Karya yang berada di kawasan Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Serta tanggal 20 Januari di PT Inti Benua Perkasatama berada di kawasan Pelindo.

"Sedangkan baru-baru ini, Kamis (9/5/2013) kembali terjadi pencemaran CPO di laut Kota Dumai, persis di Dermaga Pokala milik Pelindo. TumpahCPO itu milik PT Nagamas Palmaoil Lestari,'' katanya.

Sehingga wajar saja sambungnya, dengan tidak adanya sanksi tegas itumembuat hal yang sama terus terulang. Karena tidak ada efek jera terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungantersebut. Bahkan disayangkan itu, dari tahun ketahun mencemari lautKota Dumai itu perusahan yang sama.

"Saya ingat pasti. Sewaktu terjadi tumpahan CPO di laut Kota Dumai yang dilakukan perusahaan. Ketika itu pula Kepala KLH Kota Dumai Basri menyatakan, kalau PT Kreasi Jaya Karya dan PT Inti Benua Perkasatama berada di kawasan Pelindo itu sering mencemari perairan laut Kota Dumai,'' sebut Hariansyah mengingatkan.

Begitu juga sebut Hariansyah, PT Nagamas Palmaoil Lestari sesuai data dimilik Walhi Riau, pada tanggal 29 November 2012 malam di kawasandermaga Pelindo di Dumai terjadi juga tumpahan CPO. Berarti, perusahaan pengelola-pengelola CPO di Kota Dumai itu sering mencemari lingkungan. Tetapi tidak ada sanksinya.

Dikesempatan itu, Hariansyah mengatakan, seharusnya atas tumpahan CPO itukan, KLH Kota Dumai memberikan sanksi. Karena sebutnya, UU No 32 tahun 2009 ada sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 huruf a, b dan c pada UU No32 tahun 2009. ''Itu yang tidak ada sama sekali,'' terangnya.

Hariansyah juga menyatakan, dengan upaya tindakan tegas, maka akan memberikan dampak positif sehingga masing-masing perusahaan nanti ekstra hati-hati dalam mengolah CPO. Jadi katanya, tindakan tegas harus diberlakukan pada perusahaanyang melakukan pencemaran lingkungan. Karena sudah ada UU yang mengaturnya.

"Pokoknya kalau terjadi pencemaran lingkungan perusahaan juga harusditindak tegas. Itu baru masalahan tumpahan CPO saja, belum diketahuiada banyak lagi limbah-limbah yang dibuang perusahaan ke laut Kota Dumai. Maka dari itu sudah sepatutnya upaya tegas diberikan kepada perusahaan yang melanggar," katanya. (rdi)