JAKARTA, GORIAU.COM - Mahasiswa Riau yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kuantan Singingi (Gemakusi) Jakarta menilai wakil rakyat Riau yang duduk di Senanyan tidak menyuarakan bencana kabut asap di Pusat. Akibatnya, penanganan kabut asap sangat lamban.

"Padahal, Pemrov Riau sudah lama menetap Riau sebagai daerah tanggap darurat," ujar Ketua Gemakusi Jakarta, Arif Cahyadi dalam rilis yang diterima GoRiau.com, Rabu (12/3/2014) malam. Bahkan, masyarakat Riau sudah sangat menderita dengan kondisi saat ini.

Dengan keadaan seperti ini, kata Arif, ia yakin Pemprov Riau tidak akan sanggup menangani hebatnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda Riau. Sebab, sarana dan prasarana di daerah sangat minim dan terbatas.

"Disinilah peran dari seorang anggota Legislatif yang duduk di DPR RI," tegas Arif. Namun, kenyataan berbeda. Tidak ada satupun anggota Legislatif dan DPD RI yang menyuarakan bencana ini. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Riau yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ).

"Kontribusi Pemerintah Pusat sangat minim dalam mengatasi Karhutla di Riau," ujar Arif yang juga Wakil Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPMR) Jakarta.

Jika hal ini terus menerus dibiarkan, lanjut Arif, maka Karhutla sangat sulit bisa diatasi. Sementara, kabut asap yang dihasilkan semakin pekat. Kondisi ini tentu membahayakan kesehatan masyarakat Riau.

"Lama-lama, kondisi ini akan berdampak sistemik untuk Provinsi Riau. Saat ini saja, sudah banyak dampak yang muncul oleh kabut asap. Mulai dari sektor kesehatan dan akan merambah ke sektor perekonomian," jelas Arif.

Untuk itu, Gemakusi Jakarta berharap anggota DPR RI, DPD RI dan tokoh masyarakat Riau lainnya bahu membahu menyuarakan bencana ini. Sehingga, pemerintah pusat benar-benar serius dalam menangani Karhutla di Riau.(rls)