PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota DPRD Riau diisukan mendapatkan jatah perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2015. Perjalanan secara diam-diam kabarnya dilakukan secara bertahap, untuk mengelabui publik agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan untuk perjalanan tahap pertama sudah berlangsung, namun tidak tahu siapa saja rombongan anggota dewan mendapatkan jatah tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait isu tersebut, sejumlah anggota dewan seakan kompak mengatakan tidak tahu kalau ada rencana keberangkatan tersebut. Anggota Komisi D DPRD Riau M. Yusuf bahkan bertanya kapan jadwal keberangkatan untuk giliran dirinya. Sikap yang sama juga dijawab oleh rekan satu komisi H. Mansur HS dari Fraksi PKS."Memang ada, kapan jadwal. Saya malah tidak tahu itu," kata Yusuf.Jawaban tidak tahu juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Riau Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua Komisi C H. Musyafak Asikin. Mereka juga mempertanyakan kapan jadwal keberangkatan dirinya.Anggota Komisi A lainnya Sugianto mengatakan, dia tak pernah diberitahu rencana keberangkatan. Kalau memang ada anggaran untuk 65 anggota DPRD Riau melakukan perjalanan ke luar negeri, merupakan karya anggota dewan periode sebelumnya. "Saya kan baru tahun ini, APBD 2015 kemarin kan disahkan oleh anggota periode sebelumnya," ulas dia.Sikap yang tak jauh berbeda juga dikatakan anggota Komisi E DPRD Riau Ade Agus Hartanto, kalau dirinya tak pernah ada laporan terkait perjalanan tersebut.Menjawab isu tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dikonfirmasi terpisah mengakui memang ada anggaran perjalanan anggota dewan ke luar negeri, bahkan dana tersebut disediakan setiap tahun. Namun Ia menyangkal kalau anggaran ini sebagai jatah anggota dewan, melainkan hanya untuk jaga-jaga."Bukan jatah, tapi anggarannya setiap tahun selalu ada, untuk jaga-jaga suatu saat dibutuhkan," jelas Noviwaldy.Seberapa besar anggaran yang dipersiapkan? Politisi Demokrat ini mengaku lupa. Dana tersebut, kata dia, juga bukan diperuntukan bagi perorangan anggota dewan, melainkan gelondongan. "Tapi biasanya (anggaran) sama setiap tahun. Kami sudah 3 tahun tak ada memakainya," sambung dia.Ditanya lebih lanjut maksud dana tersebut dipersiapkan untuk jaga-jaga, Noviwaldy tidak lagi menjelaskan.Namun apapun sikap anggota dewan terkait isu ini, jika benar rencana 'plesiran' dilakukan, para wakil rakyat dari 12 kabupaten dan kota di Riau ini menunjukkan telah berani menentang nurani. Karena saat ini masyarakat Riau tengah dihadapkan dengan masalah ekonomi darurat, dengan anjloknya harga jual kelapa sawit dan karet, malah dimanfaatkan untuk kepentingan yang terkesan mubazir. (rul)