PEKANBARU, GORIAU.COM - Sebanyak 10 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau hingga triwulan III-2013 mengalami peningkatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Bahkan beberapa diantaranya, mengalami lonjakan lebih dari batas maksimal 5 persen.

Berdasarkan data kajian ekonomi regional Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, di Pekanbaru, Senin, tercatat hingga Agustus 2013 hanya dua daerah di Riau yang NPL-nya relatif baik.

Diantaranya Kabupaten Kepulauan Meranti dengan NPL sebesar 2,07 persen, turun dari bulan Juli yang sebesar 2,25 persen. Sedangkan, Kabupaten Rokan Hulu tercatat pertumbuhan NPL relatif stabil dalam kurun waktu tersebut di angka 2,28 persen.

Ada tiga daerah yang mengalami pertumbuhan NPL melebihi batas target BI sebesar 5 persen untuk tahun ini. Sedangkan, tujuh daerah lainnya tercatat mengalami kenaikan NPL tapi masih dalam batas yang wajar.

Tiga daerah dengan NPL tinggi melebihi batas maksimal yang pertama adalah di Kabupaten Indragiri Hilir. Kredit bermasalah di daerah tersebut pada bulan Agustus tercatat mencapai 8,70 persen, naik dari bulan Juli yang mencapai 8,57 persen.

Kemudian Kabupaten Rokan Hilir, dengan NPL pada periode yang sama mencapai 6,71 persen, naik dari bulan Juli sebesar 6,44 persen. Daerah lainnya Kabupaten Indragiri Hulu dengan NPL sebesar 5,24 persen, naik dari bulan Juli yang sebesar 4,74 persen.

Tingginya NPL, berdampak pada menurunnya penyaluran kredit perbankan di Riau. Terutama di tiga daerah tersebut.

Di Indragiri Hilir pada Agustus penyaluran kredit mencapai Rp1,210 triliun, turun dari bulan Juli yang mencapai Rp1,219 triliun. Begitu juga di Kabupaten Rokan Hilir mencapai Rp1,095 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp1,100 triun, dan Indragiri Hulu Rp1,281 triliun yang turun dari bulan Juli sebesar Rp1,287 triliun.

Secara keseluruhan penyaluran kredit perbankan Riau juga menurun dari Rp46,913 triliun pada Juli, menjadi Rp46,842 triliun pada Agustus.

Asisten Direktur BI Perwakilan Riau, M. Abdul Majid Ikram, mengatakan, pihaknya belum mengetahui dengan pasti mengapa terjadi kenaikan NPL terutama di tiga daerah yang sudah melebihi target NPL nasional sebesar 5 persen.

"Pada prinsipnya, BI meminta perbankan menerapkan unsur kehatian-hatian atau prudential. Namun bukan berarti tidak menyalurkan kredit sama sekali," katanya. (ant)