Usai Efisiensi, Pemerintah Buka Blokir Anggaran 99 Kementerian dan Lembaga

JAKARTA – Pemerintah mencairkan kembali anggaran senilai Rp86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L) setelah merampungkan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini menandai fase baru dalam pelaksanaan APBN 2025 yang kini diarahkan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan progres efisiensi kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret.

“Presiden telah menyetujui pembukaan blokir anggaran agar belanja negara dapat kembali berjalan optimal sesuai sasaran pembangunan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025, Jumat (2/5/2025).

Dari total Rp86,6 triliun, sebanyak Rp33,11 triliun dialokasikan untuk mendukung struktur kelembagaan baru dari 23 K/L di bawah Kabinet Merah Putih. Sisanya, Rp53,49 triliun, diberikan kepada 76 K/L yang telah menyelesaikan proses penyesuaian.

Efek dari pembukaan blokir tersebut langsung terasa. Belanja K/L yang sempat melambat, melonjak signifikan dari Rp83,6 triliun pada Februari menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025—naik 372 persen hanya dalam satu bulan.

“Inilah yang kami sebut sebagai akselerasi belanja. Saat ini K/L sudah menyalurkan 16,9 persen dari pagu mereka, dan ini akan terus dipantau agar tetap efisien dan tepat sasaran,” tegas Suahasil.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir Maret mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari target nasional Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp413,2 triliun, sementara transfer ke daerah tercatat sebesar Rp207,1 triliun.

Di sisi penerimaan, negara telah mengumpulkan Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahunan. Rinciannya meliputi penerimaan pajak Rp322,6 triliun, bea dan cukai Rp77,5 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun.