JAKARTA – Komitmen TNI dalam memberantas perambahan hutan ilegal semakin ditegaskan lewat peran aktifnya dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir langsung dalam penyerahan Tahap III hasil penguasaan kembali 394.547 hektare lahan hutan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Rabu (9/7/2025), di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.

Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan total terhadap kawasan hutan yang telah bertahun-tahun dikuasai secara ilegal. Sejak dibentuknya Satgas PKH berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, lebih dari 2 juta hektare kawasan hutan—termasuk sawit ilegal, HTI, dan taman nasional—telah berhasil dikembalikan ke negara.

“Proses ini kami kawal secara profesional dan terukur. Ini bagian dari menjaga kedaulatan negara,” tegas Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Lahan-lahan yang telah dikuasai kembali akan diserahkan ke kementerian teknis untuk dinilai. Jika dinilai ekonomis, pengelolaannya akan dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara, di bawah koordinasi Kementerian BUMN untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan TNI tidak sebatas pengamanan teknis. Panglima TNI menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, sementara Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menjabat Wakil Ketua I Pelaksana. Ini menunjukkan keseriusan penuh lembaga pertahanan negara dalam menjaga dan memulihkan kawasan strategis milik negara.

Salah satu capaian penting yang menjadi sorotan adalah keberhasilan penguasaan kembali Taman Nasional Tesso Nilo, kawasan konservasi yang selama dua dekade mengalami kerusakan parah akibat pembukaan lahan ilegal.

Selain pemulihan lingkungan, Satgas PKH juga memberikan kontribusi fiskal signifikan. Hingga kini, penerimaan negara dari pajak atas lahan ilegal yang ditertibkan mencapai Rp615 miliar, terdiri dari Rp167 miliar PBB dan Rp448 miliar dari pajak lainnya.

Transformasi ini dinilai sebagai langkah konkret menuju kedaulatan negara di sektor lingkungan dan ekonomi, memperkuat pijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. ***