JAKARTA - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran besar rupanya masih diwarnai berbagai kendala teknis di lapangan. Pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas dengan menutup operasional lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur penyedia makanan lantaran terbukti gagal memenuhi standar kelayakan.

Langkah penertiban fasilitas pelayanan gizi ini diungkapkan secara terbuka saat pembahasan evaluasi program nasional di hadapan anggota legislatif.

"Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," kata Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Guna mencegah terulangnya pelanggaran standar operasional, seluruh jajaran birokrat mulai dari kepala daerah hingga anggota dewan diminta untuk turun tangan. Mereka didesak melakukan inspeksi mendadak ke berbagai dapur penyedia makanan di wilayah masing-masing guna memastikan hak masyarakat terpenuhi dengan baik.

"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak," urainya.

Kualitas standar makanan menjadi hal yang sangat krusial mengingat program ini memikul tanggung jawab atas kebutuhan asupan harian 62,4 juta penerima manfaat. Secara rinci, program tersebut melayani 6,3 juta balita, 868 ribu ibu hamil, serta dua juta ibu menyusui. Sasaran distribusi ini juga tengah dipersiapkan untuk menjangkau 500 ribu warga lanjut usia yang hidup sebatang kara sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengurus kelompok miskin.***