
LAMA tak terdengar kiprah Drh Chaidir. Sejak tak lagi duduk sebagai ketua DPRD Riau selama dua periode, tokoh terkemuka di Riau ini secara perlahan bak hilang ditelan bumi.
Padahal sebelumnya cukup banyak terobosan yang dilakukannya untuk memajukan Riau. Pemegang ijazah asli Universitas Gajahmada (UGM) dari Fakultas Kedokteran Hewan ini mengawali karir bukan menangani hewan yang sakit atau hendak kawin. Ia justru banyak "mengobati" manusia dalam urusan sosial dan politik.
Kiprah politiknya dimulai dengan duduk sebagai anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Batam. Waktu itu wilayah ini masih bersatu dengan Riau. Belum dimekarkan menjadi provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Karirnya kian menanjak sehingga menjadi ketua DPRD Riau selama dua periode. Di tengah kesibukannya itu dia masih sempat menghasilkan beberapa buku. Di antaranya: Membaca Ombak yang diberi kata pengantar oleh Goenawan Mohamad, Panggil Aku Osama yang diberi kata pengantar oleh Ashadi Siregar, Berhutang kepada Rakyat, dan Menertawakan Chaidir. Ia juga jadi penulis tetap di berbagai media cetak.
Setelah sekian lama "tenggelam" Sabtu lalu Chaidir hadir dan membuat pernyataan mengejutkan dalam rapat dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Ia mengatakan pemerintah akan kehilangan potensi jika tidak menyetujui Dir. Ini bukan penggalan akhir namanya. Tapi adalah singkatan dari Daerah Istimewa Riau.
Sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir memperingatkan bahwa jika status Daerah Istimewa Riau tidak disetujui pemerintah, maka Indonesia berisiko kehilangan potensi strategis yang ia sebut sebagai “induk ayam bertelur emas.”
Dalam pembahasan naskah akademis DIR yang digelar bersama Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Chaidir mengatakan Riau punya posisi strategis dan potensi luar biasa. Jika tidak diberi ruang melalui status daerah istimewa, katanya, sama saja Indonesia kehilangan induk ayam yang bertelur emas.
Chaidir mengatakan demikian karena Riau memiliki nilai tawar tinggi secara budaya dan geopolitik. Sebagai pusat kebudayaan Melayu dunia, menurut beliau, Riau memiliki koneksi kultural dengan berbagai negara, bahkan hingga ke Madagaskar.
Posisinya sebagai pintu gerbang Indonesia ke dunia internasional, tambah Chaidir, memperkuat urgensi untuk pemberian status istimewa.
Chaidir bercerita, saat menjabat sebagai Ketua DPRD Riau, datang tim dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berdiskusi tentang visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu. Pembahasan itu, menurut Chaidir, sangat serius karena berkaitan dengan isu disintegrasi bangsa.
“Jadi kalau Indonesia ingin memperkuat relasi budaya internasional, Riau harus dijadikan daerah istimewa,” tegasnya dalam pertemuan itu. Sayangnya hingga kini hal tersebut belum juga terwujudkan.
Padahal pada masa itu masih ada tokoh vokal di Riau, Tabrani Rab. Bahkan dokter lulusan Universitas Indonesia ini sempat didapuk sebagai Presiden Riau karena berani menggaungkan gerakan Riau Merdeka.
Dengan munculnya kembali Chaidir ke tengah perpolitikan Riau, diharapkan menjadi pendorong munculnya tokoh lainnya. Baik dari kampus, dari ormas, dari cendekiawan, dari kalangan agama, dan sebagainya.
Riau dulu pernah heboh secara nasional dengan membalelonya para anggota DPRD menolak Imam Munandar sebagai gubernur yang didrop dari pusat. Disusul pekikan Riau Merdeka yang diprakarsai Tabrani Rab. Kali ini mungkin akan mencuat nama Chaidir atau tokoh lainnya sebagai penyulut gerakan Daerah Istimewa Riau. ***