PEKANBARU – Halal bihalal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) yang digelar di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Minggu (12/4/2026), tidak hanya menjadi ajang temu kangen pasca-Idulfitri. Pertemuan ini berkembang menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan tokoh lintas latar belakang untuk membicarakan arah pembangunan daerah di tengah berbagai keterbatasan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah tokoh penting di Riau. Tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua FKMPR Mambang Mit, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri Marjohan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, tokoh masyarakat Riau Saleh Djasit, serta anggota DPR RI asal Riau. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti para pemuka masyarakat, tokoh adat, ulama, dan unsur organisasi kemasyarakatan dari berbagai daerah di Provinsi Riau.

Di tengah suasana kebersamaan itu, Muzamil menyoroti konsep "tali berpilin tiga" yang menjadi ruh dalam pertemuan tersebut. Ia menilai gagasan yang mengedepankan sinergi antara adat, agama, dan pemerintah itu memiliki relevansi kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini.

Menurutnya, kolaborasi lintas unsur tersebut bukan sekadar konsep normatif, melainkan dapat menjadi kekuatan strategis jika benar-benar diimplementasikan secara nyata, terutama ketika daerah dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Tak hanya itu, Muzamil juga memanfaatkan momentum forum untuk menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi daerah, khususnya Kepulauan Meranti. Isu fiskal, optimalisasi pajak daerah, hingga kejelasan Participating Interest (PI) menjadi perhatian yang ia angkat di hadapan para pemangku kepentingan.

"Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil, namun sampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti berapa yang menjadi hak daerah," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan daerah penghasil yang hingga kini belum memperoleh kepastian terkait pembagian hasil dari potensi sumber daya alam yang dimiliki. Padahal, kepastian tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pun berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah provinsi maupun DPR RI agar persoalan tersebut segera mendapat kejelasan. Dorongan dari berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan potensi daerah benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam arahannya menegaskan bahwa konsep tali berpilin tiga harus menjadi kekuatan bersama dalam menopang jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai, sinergi antara lembaga adat, ulama, dan pemerintah dapat memperkuat stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan.

Di sisi lain, ia juga mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang ditekankan adalah memperkuat kinerja unit Samsat di seluruh wilayah Riau agar mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Di balik jabat tangan dan suasana hangat silaturahmi, terselip pesan kuat tentang pentingnya menyatukan peran semua unsur demi menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang. ***