JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi menyebut dirinya mendapat tugas mengawal dengan baik pembangunan masyarakat dan daerah tertinggal.

Tugas tersebut menyiratkan sederet tugas yang tengah dicari Jokowi dalam pengisian pos wakil menteri (Wamen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Namun demikian, sejumlah pewarta di Istana mencecar Budi seputar kekecewaan Projo terhadap komposisi kabinet. Sebelumnya Projo bahkan mendeklarasikan diri bubar usai mengetahui Jokowi menarik Prabowo Subianto dalam kabinet sebagai menteri pertahanan.

"Itu nanti saja lah. Emosi di bawah belum stabil. Mungkin di elite sudah selesai. Karena ini ni soal perasaan," jawab Budi menjawab pertanyaan apakah dirinya siap bekerja sama dengan Prabowo.

Namun demikian, ketika ditanya perasaan pribadi seputar keberadaan Prabowo, Budi menjawab seolah membuka diri. "Sudah so so.. Ada perasaan cinta-cinta sedikit," kata Budi menegaskan.

Namun demikian, Budi menggarisbawahi bahwa saat ini adalah saatnya menemukan cara mengubah mesin Projo. Ketika Projo hadir sebagai tim pemenangan saat Pilpres, kini mesin perjuangan adalah bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita sudah pamit, tapi ditugaskan lagi, mau bagaimana," kata Budi sembari menegaska Projo garis rakyat dan presiden tugaskan di garis rakyat.

Sebelumnya, Relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan bubar usai Presiden Joko Widodo resmi melantik Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Projo menyatakan kekecewaannya karena Prabowo adalah rival Jokowi dalam dua pilpres terakhir.

"Kabinet Indonesia Maju sudah diumumkan hari ini. Projo memahami kekecewaan yang mendalam dari para relawan pendukung Jokowi," kata Sekretaris Jenderal Projo, Handoko kepada CNNIndonesia.com dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10).

Handoko mengatakan, komitmen melawan intoleransi dan kesediaan berpolitik secara santun yang telah disepakati sejak awal telah dilanggar. Dia menyinggung kubu Prabowo-Sandiaga Uno yang dalam Pilpres 2019 lalu telah menggunakan cara-cara intoleransi, antidemokrasi.***