PEKANBARU, GORIAU.COM - Hingga saat ini belum ada pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang menyambut aksi para pedemo di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/9/2014).

Kondisi tersebut membuat pedemo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau untuk Reforma Agraria (Arrra) pindah aksi ke pintu samping Kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dien.

Ratusan pedemo yang mayoritas berasal dari kaum tani tersebut tetap 'ngotot' ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya ke Pemprov Riau untuk memperhatikan daerah agraris di Riau yang makin lama makin dirampas.

Perampasan lahan rakyat ini diindikasi dilakukan oleh perusahaan swasta yang didukung oleh pemerintah setempat. Dimana hanya untuk kepentingan kapitalis monopoli asing, tuan tanah. Di Riau, perampasan tanah dilakukan masif untuk kepentingan asing.

Lebih dari 80 persen kawasan hutan di Riau dimonopoli korporasi multinasional. Lebih kurang 3,1 jta hektare untuk perkebunan dan 3,7 juta hektare untuk HTI. Sementara kaum tani terampas dan terusir dari tanah airnya tanpa perlindungan, semakin miskin dan tertindas sebagai buru tani, buruh kebun, menjadi kuli di negeri sendiri yang subur dan kaya raya ini.

Perampasan tanah tersebut menjadi ibu permasalahan dan penderitaan kaum tani, yang melahirkan kehancuran kedaulatan pangan nasional, karena terampasnya alat produksi pertanian kaum tani. Situasi ini diperburuk dengan semakin mahalnya harga benih, pupuk, obat-obatan, tingginya bunga hutang dan rendahnya harga hasil pertanian.***