PEKANBARU - Masyarakat di Provinsi Riau sangat merindukan perubahan dalam segala aspek. Hal itu tercermin pada sosok Drs H Syamsuar MSi sebagai Gubernur Riau, yang terpilih secara konstitusional berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu. Syamsuar didampingi Edy Nasution bekerja dengan hati ikhlas untuk masyarakat Riau.

Banyak keluhan dari masyarakat yang diterima Syamsuar sebagai pemimpin Bumi Lancang Kuning. Seperti rencana Trase Jalan Tol Pekanbaru - Padang dan Pekanbaru - Dumai, yang dikerjakan PT Hutama Karya sebagai BUMN terbesar di Indonesia. Pekerjaan jalan tol ini mendapat dukungan Walikota Pekanbaru dan mendapatkan komentar dari masyarakat.

Komentar masyarakat Riau tersebut ada yang sifatnya sangat mengharapkan percepatan jalan tol tersebut, namun ada pula yang mengharapkan Syamsuar selaku Gubernur Riau untuk lebih fokus membenahi infrastruktur jalan di Provinsi Riau.

"Beberapa diantaranya ada pula menanyakan tentang usulan yang disampaikan saat dulu saya turun kampanye ke kampung-kampung. Terimakasih atas banyaknya respon yang saya anggap sebagai bentuk perhatian, dan kepedulian masyarakat Riau terhadap pemimpin dan pembangunan di daerahnya," kata Syamsuar, Selasa (21/5/2019).

Melalui surat terbuka untuk masyarakat Riau ini, Syamsuar menjelaskan secara sederhana, agar nantinya masyarakat Riau dapat mengerti tentang pentingnya infrastruktur jalan dan bagaimana nantinya kedepan Syamsuar - Edy Nasution akan melakukan penanganannya, sekaligus pembiayaannya.

Sambung Syamsuar, berdasarkan statusnya, jalan umum terdiri dari status Jalan Nasional (Negara), Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan jalan tersebut berdasarkan status jalan tersebut.

"Artinya jika jalan nasional, maka yang membangun dan memelihara jalan tersebut adalah sumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya untuk jalan provinsi akan dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Provinsi dan seterusnya juga jalan Kabupaten/Kota tentu menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota," ungkap Syamsuar.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, jalan tol merupakan salah satu status jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (Jalan Nasional). Artinya untuk pembangunan dan pemeliharaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (APBN).

"Tentunya, apa yang dikhawatirkan masyarakat pembiayaan pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan menggerus dana APBD Provinsi Riau, dan memangkas 'jatah' infrastruktur jalan di daerah adalah tidak benar. Terlebih lagi saat ini pola pembangunan jalan tol dilakukan pemerintah dengan sistem investasi, yaitu investasi yang dilaksanakan oleh BUMN," jelas Syamsuar.

Lanjut Syamsuar, sehingga seberapa pun pembiayaan yang dikeluarkan saat ini untuk pembangunan jalan tol, tentu tidak berpengaruh pada APBN apalagi terhadap APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten/Kota lainnya.

Selanjutnya apa manfaat jalan tol ini dibangun bagi masyarakat di daerah?. Fungsi utamanya adalah memperlancar arus distribusi barang dan jasa, guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang kita berandai-andai, jika dari Padang melalui angkutan normal, yaitu jalan yang ada membawa barang membutuhkan waktu tempuh ke Pekanbaru selama 12 jam (400 Km). Berarti membutuhkan biaya bahan bakar 80 liter dan biaya makan minum 3 Kali. Maka jika melintasi jalan tol hanya membutuhkan waktu 3,5 jam (250 Km), maka terjadi penghematan biaya yang dikeluarkan meskipun pemanfaatan jalan tol membutuhkan biaya. Ini belum diperhitungkan lagi dengan kondisi libur panjang (peak season) dan kerusakan ruas jalan yang umumnya sering terjadi longsor," ujar Syamsuar.

Pemanfaatan ruas jalan tol dengan sistem berbayar merupakan salah satu cara untuk pengembalian investasi dan biaya pemeliharaan, serta pengembangan jalan tol kedepan yang telah dilakukan oleh BUMN PT Hutama Karya atau BUMN lainnya.

"Kita masyarakat Provinsi Riau patut merasa bangga dan mendukung program pembangunan jalan tol, karena baru kali inilah Riau memiliki jalan tol guna mengurai kemacetan dan percepatan distribusi barang, dan sekali lagi pembiayaannya bukan menggerus dana APBD Provinsi Riau. Manfaatnya nanti juga akan kembali pada kesejahteraan rakyat," terang Syamsuar.

Terhadap rencana pembangunan jalan provinsi, tentunya akan terus dilakukan secara bertahap dan konsisten, dijelaskan Syamsuar. Saat ini beberapa ruas jalan yang masyarakat Riau harapkan telah ditangani dan sudah ada yang masuk proses lelang. Memang tidak semuanya dapat ditangani sekaligus, tapi terus dilakukan bertahap dan ada prosesnya. Contohnya program infrastruktur jalan yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini merupakan program yang diusulkan pada tahun 2018.

"Infrastruktur jalan di Riau menjadi salah satu program kerja utama saya sebagai Gubernur Riau. InsyaAllah, kedepannya akan terus kita upayakan membangun infrastruktur sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Riau. Baik penanganannya melalui APBD Provinsi secara langsung, maupun melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Kabupaten/Kota," papar Syamsuar.

Mohon selalu doanya semoga Syamsuar - Edy Nasution bisa bekerja maksimal membawa Riau lebih baik. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salam saya (Syamsuar) untuk seluruh sanak keluarga. Jangan lupa tarawih dan sempatkan tadarus Al-Quran.

Demikian surat terbuka yang ditulis langsung pemimpin Bumi Lancang Kuning, Drs H Syamsuar MSi untuk masyarakat Provinsi Riau sebagaimana dikutip GoRiau.com. ***