PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian, Rabu (29/1/2014) akhirnya menunda sidang dengan agenda putusan class action dengan tergugat Pemkab Padang Lawas (Palas) Sumatera Utara dan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI), karena perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) selaku penggugat tidak hadir.

"Karena penggugat tidak hadir di persidangan kali ini, maka sidang dilanjutkan 5 Februari 2014 mendatang,'' terang Ketua Majelis Hakim PN Pasir Pangaraian, T Marbun SH,MH, didampingi anggota anggotakan Dicky Ramdhani SH,MH, dan Lia Yuannita SH, MH di gedung PN Pasir Pangaraian.

Usai sidang, T Marbun juga mengaku, bahwa sidang agenda pembacaan putusan ditunda pekan depan, karena SPKS Rohul selaku penggugat, tidak hadir pada sidang tersebut.

''Putusan yang dimaksud sudah siap dibacakan, karena penggugat tidak hadir sebagai hak berkepentingan, dengan agenda sama, maka pembacaan putusan dilanjutkan di persidangan yang akan datang,'' kata T Marbun.

T Marbun juga mengakui, dalam sidang putusan mendatang, salah satu pihak baik penggugat atau tergugat I dan tergugat II tidak hadir, maka majelis hakim tetap membacakan putusan atas perkara Class Action, dengan penggugat SPKS Rohul.

Sekretaris Jenderal SPKS Rohul Muhammad Nasir Sihotang mengakui, saat ini dirinya ada urusan di Mahkamah Agung (MA) RI. Sehingga atas ketidakhadiran SPKS, pihaknya sudah memberitahukan ke panitera, dan itu bukan disengaja pihaknya tidak hadir dipersidangan.

Gugatan Class Action dilayangkan SPKS Rohul, dengan dua tergugat, Bupati Palas Sumut Basyrah Lubis, dan PT MAI. Gugatan itu diajuikan SPKS ke PN Pasirpangaraian pada 25 Februari 2013 lalu dan mulai sidang 1 April 2013. Sednagkan pihak PT MAI dan Bupati Palas digugat, terkait konflik agraria berkepanjangan di areal perbatasan antara Provinsi Riau-Sumut yakni di Desa Batangkumu, Kecamatan Tambusai.

Keduanya dituding,telah menggarap Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung Mahato. Konflik itu sendiri sudah pecah sekitar 1998 silam dan sudah menyebabkan beberapa kali bentrokan dan kerusuhan di tapal batas dua provinsi.

Bahkan terkait tapal batas Rohul Provinsi Riau dengan Padang Lawas (Palas) Sumatera Utara, juga disampaikan Camat Tambusai, Zahrial Lutfi, ke anggota Komiti III DPD RI asal Riau, Maimanah Umar, saat kunjungan kerjanya ke Rohul, kemarin. Maimanah Umar berjanji, akan pertanyakan permasalahan tapal batas tersebut, yang tidak kunjung dituntaskan ke Kementrian Dalam negeri. Apalagi Camat Tambusai menyatakan, konflik berkepanjangan tersebut, sudah memakan korban jiwa dan kerugian, di pihak masyarakat Rohul. (srt)