BENGKALIS, GORIAU.COM - Intrupsi yang disampaikan Hj Mira Roza saat paripurna sedang berlangsung, membuat sejumlah anggota DPRD Bengkalis lainnya kecewa. Mereka menilai, tidak selayaknya persoalan internal partai dibawa ke Paripurna.

''Paripurna dewan ini seperti main pondok-pondok. Sudah diputuskan dalam Banmus untuk diparipurnakan, tapi saat digelar paripurna ditolak pula,'' sesal salah seorang anggota DPRD Bengkalis, Hendri.

Ia berpendapat jika materi surat yang disampaikan dewan tidak sesuai dengan subtansi, dimana tertulis menindaklanjuti surat isinya menyetujui pengunduran diri Jamal Abdillah sebagai ketua DPRD, dan menyetujui pengganti yang bersangkutan Hj Mira Roza.

''Saya pikir isi surat ini yang kalau memang ada pendapat lain terkait hal itu, saya menyarankan seharusnya disampaikan sebelum paripurna. Kalau ada persoalan-persoalan ini agar hendaknya dibacarakan terlebih dahulu, sehingga agenda ini tidak masuk dalam ranah paripurna, ini seperti main pondok-pondok.  Subtansi rapat jelas melalui surat dimana menyetujui pengunduran diri Jamal Abdillah, bukan membicarakan PAW,'' katanya.

Mestinya kata Hendri, penolakan itu dilakukan sebelum surat DPP PKS sampai ke DPRD Bengkalis. Karena surat tersebut turun dari DPP kemudian ke DPD PKS lalu ke DPC PKS Bengkalis. ''Mengapa protes ketika paripurna sedang digelar, padahal sebelum ini sudah dibahas di dalam Banmus. Mengapa tidak dilakukan saat sebelum Banmus digelar,'' heran Hendri lagi.

Apa yang dilakukan sebagian kawan-kawan PKS kata Hendri, sepertinya inkonsistensi dan tidak yakin dengan keputusan sendiri. Padahal kata Hendri, dalam PP 16 dan Tatib dijelaskan, apabila pimpinan mengundurkan diri, pimpinan berikutnya melakukan kesepakatan untuk melaksanakan tugas-tugas pimpinan, sampai pimpinan depinitif dilantik.

''Artinya, begitu mengundurkan diri, saudara Jamal Abdillah tidak bisa lagi memimpin sidang-sidang dalam mengambil sebuah keputusan. Karena produk yang dihasilkan menjadi cacat hukum alias tidak sah,'' paparnya.

Gagalnya paripurna penunjukan ketua sementara, kata Hendri, dikawatirkan berdampak kepada lambatnya pengesahan APBD 2014. Ketika APBD lambat disahkan, maka yang akan dirugikan bukan hanya sekelompok orang tapi seluruh masyarakat Bengkalis.(jfk)