PEKANBARU- Kelangkaan BBM jenis solar di Provinsi Riau  yang terjadi dalan tiga sampai empat minggu tidak  terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang ingin mengurangi stok BBM bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, Yanti Komalasari, usai mengunjungi Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Selasa (19/10/2021) lalu bersama Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur BBM, Fatuan Alfon Simanjuntak, Yanti menyebut kelangkaan ini  dikarenakan jatah BBM jenis biosolar untuk Riau di tahun 2021 sudah sangat menipis.

Sebagai informasi, realisasi biosolar sejak 2019 di Riau sudah 814.109 kl, dan di tahun 2021 menjadi lebih kecil menjadi 776.860 kl.

"Kita sudah koordinasi dengan Pertamina, dan Pertamina melaporkan bahwa batas kuota untuk Riau hanya cukup sampai oktober. Kalau tidak diambil kebijakan oleh BPH, dan solar terus disuplai, nanti pemilik SPBU bisa menumbok. Makanya, Pertamina mengunci penyaluran ke Riau," kata Politisi Golkar ini, Kamis (21/10/2021).

GoRiau

Kemudian, BPH juga mengurangi jatah biosolar ke Riau pada triwulan kali ini, sebab dalam  beberapa triwulan belakangan, stok biosolar tidak pernah habis. Ini dikarenakan mobilitas yang dibatasi akibat pandemi Covid-19 lalu.

"Ada pengurangan  juga, karena kan kuota kita tidak habis, waktu itu kan PPKM. Jadi, ada pengaruh PPKM juga, sektor perdagangan kan tidak jalan. Ketika  sekarang kita sudah level II, perdagangan bergerak kembali, terutama Riau yang merupakan daerah industri," tuturnya.

Saat ini, Pertamina dan Pemerintah Daerah sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas. Sehingga, kelangkaan sudah mulai berkurang, dan masing-masing SPBU diberi kuota sekitar 8 ribu kl, meskipun belum ada surat resmi berapa  penambahan kuota untuk Riau.

Wakil rakyat asal Dumai ini berharap agar BPH bisa menambah kuota untuk Riau di tahun 2021 ini, mengingat Riau adalah daerah industri dan kebutuhan akan BBM sangat  tinggi.

"Kemudian, di tahun 2022 nanti tetap ada pengurangan secara nasional, mungkin untuk Riau akan ada silang, misalnya jatah untuk daerah non-industri kelebihan bbm subsidi, nanti akan dialihkan ke Riau. Tapi, pada akhirnya nanti solar akan seperti premium yang berganti  ke pertalite," tutupnya. ***