JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka tersebut dipastikan hanya sebagai pengandaian dan bukan gambaran kondisi riil harian.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," jelas Dadan melalui keterangan tertulis di situs resmi BGN, Kamis (23/4/2026).

Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serentak menyajikan menu berbahan dasar daging sapi. Kebutuhan daging sapi untuk satu SPPG diperkirakan mencapai 350 hingga 382 kilogram dalam sekali proses memasak.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," urainya.

Meski demikian, Badan Gizi Nasional memastikan tidak pernah menerapkan kebijakan penyeragaman menu secara nasional. Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya lonjakan permintaan bahan pangan yang berpotensi menaikkan harga di pasaran.

Kondisi ini sempat terjadi saat program MBG menyajikan menu nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat saat peringatan ulang tahun Presiden, Prabowo Subianto, 17 Oktober lalu.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Oleh karena itu, penyusunan menu program MBG dirancang secara fleksibel. Pemerintah daerah didorong untuk menyesuaikan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat di masing-masing wilayah untuk menjaga stabilitas pasar.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tambahnya. ***