PEKANBARU - Realisasi fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau triwulan kedua masih merangkak lambat pada angka 22,8 persen dengan realisasi SPJ pada angka 9,24 persen. Untuk mengevaluasi kelambanan penyerapan APBD ini pun, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) modal besar telah dipanggil untuk dimintai penjelasan.

"Tentunya kita carikan solusinya, kita juga sudah panggil SKPD modal besar. Apa kendala mereka, dan memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dikerjakan, namun akan dilanjutkan pada APBD Perubahan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau, M Yafiz kepada GoRiau.com, Kamis (16/6/2016) di Pekanbaru.

Dikatakan Yafiz, rendahnya serapan anggaran juga disebabkan kebiasaan rekanan yang belum mengambil uang kontrak yang telah disepakati. Hal itu menyebabkan banyak sejumlah kontrak yang masih jalan di tempat belum bisa dijalankan.

"Kendala lain ya seperti itu, masalah rekanan yang belum ambil uang kontrak dan pemaketan," tutupnya. ***