JAKARTA - Anggota Komite II DPD RI, Edwin Pratama Putra, berharap ada keseriusan lebih dari pemerintahan Presiden Jokowi jilid II dalam membangun daerah perbatasan Indonesia. Ia mengapresiasi capaian Jokowi di periode lalu, tapi berbagai masalah dinilai masih sangat krusial dan layak diprioritaskan ke depan.

Pertama, Senator asal Riau ini mencatat masih banyaknya persoalan hukum dan kriminalitas yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia. Mulai dari penyelundupan-penyundupan narkotika dari luar negeri, hingga "diganggunya" kapal perang Indonesia di wilayah perairan sendiri.

"Kita jadi memperhatian khusus, ini!" kata Edwin dalam diskusi bertajuk 'Kompleksitas Daerah Perbatasan Beranda Indonesia?' di media center DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Kedua, lanjut Edwin, eksistensi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu ditingkatkan ke level kewenangan untuk mengeksekusi langsung kerja-kerja pembangunan daerah perbatasan.

Saat ini dalam Undang-Undangnya, menurut Edwin, "badan ini hanya diberi porsi untuk melakukan membuat grand designpembangunan seperti Bappenas,".

Selanjutnya, kurangnya rasa nasionalisme rakyat Indonesia di sebagian daerah perbatasan, juga menjadi persoalan yang sangat penting jadi perhatian. Ia mengungkapkan, di sebagian daerah yang menjadi beranda negara Indonesia itu, tak jarang rupiah kalah populer dibanding ringgit dan dollar.

Tapi Ia menegaskan, tak bisa negara menyalahkan rakyat daerah perbatasan karena hal ini, mengingat, misalnya, mimimnya infrastruktur komunikasi juga membuat rakyat di beranda Indonesia lebih akrab dengan siaran dan tototonan media asing ketimbang media lokal.Jadi, katanya, "bagaimana infrastruktur komunikasi juga dibangun, selain infrastruktur jalan dan bangunan-bangunan itu. Bisa mungkin dengan jaringan RRI ataupun TVRI, yang sifatnya khusus kita buat di daerah perbatasan,".

Keempat, dan juga sangat penting, kata Edwin, adalah keseriusan pemerintah membangun keadilan ekonomi di daerah perbatasan. Setidaknya, kata Edwin, dengan meningkatkan kemampuan perkebunan dan pertanian di wilayah-wilayah tersebut.

Pasalnya, Ia mencatat, biaya hidup di sebagian daerah perbatasan masih terlalu tinggi. Ia menuturkan, "pernah ini, satu kasus, wartawan ini, makan di sebuah rumah makan sampai Rp 300.000 per porsi, lauknya hanya telur ayam dan ikan asin, karena sulitnya memang mengakses itu (bahan pangan, red)".

Terakhir, jumlah personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih sangat minim di daerah perbatasan dan tidak sebanding dengan tugas yang dibebankan kepada mereka, mesti menjadi catatan bagi pemerintah, dalam membangun daerah perbatasan yang juga sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami orang Melayu bilang, daerah perbatasan itu bagian dari ruang tamu kita, dan ini wilayah terdepan untuk dilihat bangsa lain," pungkasnya.***