PEKANBARU - Tokoh masyarakat Riau, Fauzi Kadir yang memiliki historis kuat dengan masyarakat Bengkalis ini mengaku miris melihat nasib di 'Negeri Junjungan' tersebut. Sebab, belum usai kasus Bupatinya 'dicokok' KPK, sekarang Wakil Bupatinya menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, negeri ini memang sedang dilanda multi krisis, baik itu dari sisi ekonomi, budaya, politik, dan kepemimpinan.

"Masalah ini sama beratnya dengan kasus corona yang tengah melanda dunia saat ini. Semua sudah sama-sama capek, tinggal sekarang kebaikan aparat dan pemimpin negeri menyikapinya. Bagaimana menjaga situasi negeri agar tetap kondusif," kata Fauzi Kadir di kediamannya, Senin (2/3/2020).

Menurutnya lagi, apa yang paling mungkin bisa dikerjakan, maka sebaiknya lakukan segera. Kalau ini tak bisa juga dilakukan, maka kita kehilangan momentum. Terkait person di Bengkalis, semua orang tentu ada yang sabar dan ada yang tak sabar. Misalnya, yang patut dibersihkan, diminta untuk dibersihkan.

"Menurut saya itu tak jadi masalah. Ya, proses hukum ini tetap jalan. Tapi jangan sampai proses politik, ekonomi, dan pemerintahan ikut terganggu. Jangan sampai hukum ditentukan oleh politik. Saya melihat kecenderungannya sekarang begitu. Ada masalah lain yang dikondisikan pada kondisi lain. Akibatnya, yang jadi korban itu rakyat," kata Fauzi yang diminta masyarakat untuk mendinginkan situasi yang kian tak menentu tersebut.

Disinggung soal kepemimpinan sekarang, Fauzi mengatakan pemimpin itu bukan hanya adil, tapi juga harus arif. Kalau adil ada proses yang disepakati dalam proses yang benar. Tapi kalau arif itu sudah lebih daripada adil.

"Kondisi ini yang saya lihat terjadi pada negeri kita saat ini. Sudahlah proses yang simpel tidak selesai, yang tinggi apalagi. Sehingga timbullah semacam homo homoni lupus (manusia memakan manusia, red). Kadang ketika kita sudah salah langkah, menarik lagi sudah susah. Jadi, saya melihat keadilan ditutup oleh krisis. Baik krisis sosial, politik, dan sebagainya," ulasnya.

Fokus Bekerja

Fauzi yang dikenal vokal dalam menyampaikan pendapatnya ini sangat berharap Plt Bengkalis Muhammad fokus dalam menjalankan tugasnya. Sebab kalau hal ini dibiarkan terus, maka semua kita bisa lelah dan kehabisan energi untuk merespon hal-hal positif.

Secara teori sistem ini akan sangat berbahaya. Apabila ada chalenge (tantangan) yang lebih besar, sementara respon kecil, maka ini akan menyebabkan kepunahan.

"Saya melihat kondisi negeri kita saat ini seperti itu. Sudah lah malas berpikir, problem yang dihadapi besar, kerja mestinya bisa dimulai dari menyelesaikan masalah yang simple, tapi tak dilakukan. Jangankan yang besar, yang simple pun lewat. Akibatnya apa, yang muncul itu 'bebalisme'. Kultur budaya melayu cerdik pandai hilang, yang tinggal hanya papan nama. Budaya inilah yang mesti kita koreksi lagi. Supaya jangan kita kehilangan diri dalam masalah. Kita sakit, tapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat," tukasnya.

Dikatakannya, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lokomotif di Riau. Tapi dia tidak melihat itu. Menurutnya itu hanya sebatas isu yang isinya kosong.

"Saya terenyuh dengan apa yang disampaikan kawan-kawan di Bengkalis yang menceritakan kondisi kekinian daerah penghasil tersebut. Mestinya ada pembicaraan menyangkut hal tersebut. Kan ironis, kita sakit tapi tak merasa sakit. Jadi, jika kita tak mengeluarkan inner energy kita, maka padam lah semuanya," ucapnya.

Lantas solusi seperti apa yang bisa mengembalikan ke kondisi normal? Kata Fauzi, ajak rakyat untuk berdialog guna membahas semua permasalahan. Jangan pemimpin hanya sibuk ngurus soal politik atau hukum saja, tapi lihatlah rakyat.

Proses hukum biarlah berjalan. Jangan habiskan energi dengan masalah itu, sebab rakyat butuh perhatian. Dan sebagai Plt, Muhammad harus fokus kedepan membangun daerah.

Sebagai leader, dia harus force power untuk menunjukkan kemampuannya. Ini sudahlah tak ngurusi rakyat, masih pula mengaku top. Entah siapa sekarang yang cerdik. Istilah orang padang, "Antah karambia nan tinggi, antah tali baruak nan pendek".

"Pertama, rakyat sudah harus merumuskan dirinya. Baik itu yang terkait dengan persoalan ekonomi atau politik. Kalau soal hukum, biarlah berjalan jangan diganggu lagi. Kedua, semua pihak harus menahan diri. Dewan melakukan tugas-tugas legislatifnya, bupati jalankan program-program kerakyatannya. Ayo kita semua melakukan rekonstruksi ulang. Jangan lagi kita bicara soal pluraisme," pungkas Fauzi. (rls)