PEKANBARU - Gempuran ombak yang terus mengikis pesisir perlahan menenggelamkan belasan ribu hektare kebun kelapa sumber penghidupan masyarakat di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. Merespons ancaman kerusakan ekologi dan ekonomi warga tersebut, Pemerintah Provinsi Riau kini merancang skenario penanganan untuk menjadikan desa pesisir itu sebagai kawasan percontohan penataan terpadu.

Agenda pemulihan ini dibahas secara mendetail dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026). Penyelamatan bentang daratan ini menuntut intervensi lintas kementerian agar solusi yang dihadirkan dapat menyentuh akar persoalan secara komprehensif.

Konsolidasi Lintas Kementerian

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi memastikan rancangan pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah akan terus dikawal secara ketat. Kolaborasi dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintah pusat menjadi kunci utama agar kebutuhan mendesak masyarakat Kuala Selat bisa segera diakomodasi oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang, baik sesuai kewenangan bupati, provinsi maupun yang perlu ditingkatkan sampai ke pemerintah pusat, akan terus kita dorong," urainya.

Menurutnya, keberhasilan penataan Kuala Selat akan menjadi tolok ukur bagi kebijakan lingkungan di wilayah pesisir lainnya. Apabila kerangka perbaikan infrastruktur dan ekosistem di wilayah ini berjalan efektif, model penataan serupa siap direplikasi untuk menyelamatkan desa-desa pesisir lain di Indragiri Hilir yang dihantui krisis serupa.

Ancaman Abrasi dan Skema Pemulihan

Kondisi riil di lapangan menggambarkan skala kerusakan yang memprihatinkan. Bupati Indragiri Hilir, Herman membeberkan bahwa intrusi air laut akibat abrasi ekstrem telah melumpuhkan denyut nadi perekonomian warga. Hamparan perkebunan kelapa yang menjadi andalan masyarakat kini mati perlahan akibat terendam air asin.

"Di Kuala Selat terdapat sekitar 1.248 hektare wilayah yang terdampak abrasi dan kondisi tersebut membuat kebun kelapa masyarakat tidak lagi produktif," jelasnya.

Guna mengembalikan daratan yang hilang, intervensi fisik menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda. Ia menyodorkan skema pembangunan bertahap yang diawali dengan pendirian struktur pemecah gelombang, penyusunan tanggul pelindung, dan diakhiri dengan reboisasi kawasan pesisir melalui penanaman sabuk hijau mangrove.

"Kami berharap pembangunan pemecah gelombang dan tanggul dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS yang ada di Provinsi Riau," harapnya.

Infrastruktur penahan ombak tersebut diproyeksikan akan memberikan perisai pelindung bagi kawasan daratan. Setelah laju abrasi berhasil dihentikan oleh tanggul dan pemecah gelombang, pemulihan kebun kelapa dan penanaman bibit mangrove baru dapat berjalan optimal untuk memulihkan roda ekonomi masyarakat pesisir Kuala Selat. ***