PEKANBARU - Hamparan perkebunan kelapa seluas lebih dari 435 ribu hektare di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyimpan denyut ekonomi yang masif bagi masyarakat pesisir. Dengan kapasitas produksi yang menyentuh angka enam juta butir setiap harinya, komoditas andalan ini mulai disiapkan untuk naik kelas melalui program hilirisasi yang berpusat di Desa Kuala Selat, demi menahan nilai tambah agar tidak lari ke luar daerah.

Gagasan penguatan industri olahan ini dibedah secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Pertemuan lintas sektor yang digelar secara virtual ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026). Pemerintah daerah saat ini tengah meramu skenario agar panen kelapa warga tidak sekadar dijual murah sebagai bahan mentah ke pasar luar.

Pabrik Olahan Dekat Sentra Produksi

Bupati Indragiri Hilir, Herman memaparkan bahwa komoditas kelapa adalah urat nadi kehidupan sebagian besar warganya. Menilik melimpahnya pasokan bahan baku tiap harinya, pihaknya menilai pembangunan fasilitas pengolahan industri wajib didekatkan langsung dengan sentra produksi di wilayah pesisir.

"Di Indragiri Hilir terdapat lebih dari 435 ribu hektare kebun kelapa dengan produksi kurang lebih enam juta butir per hari. Potensi sebesar ini seharusnya tidak hanya dikirim keluar daerah dalam bentuk kelapa bulat, tetapi perlu didorong masuk ke proses hilirisasi agar nilai tambahnya kembali kepada masyarakat," urainya.

Ia membeberkan, ragam produk turunan dari kelapa sangat terbuka untuk dikembangkan dalam berbagai skala, menyesuaikan dengan sumber daya lokal. Selain diproses menjadi minyak goreng dan produk pangan bernilai jual tinggi, sisa pengolahan pabrik juga dinilai memiliki masa depan yang cerah secara keekonomian.

"Kita berharap program hilirisasi dapat dimulai dari skala yang sesuai dengan kemampuan daerah. Sabut dan limbah kelapa juga jangan sampai terbuang, karena dapat dimanfaatkan menjadi pupuk maupun bahan untuk pengembangan bioenergi," paparnya.

Sinergi Infrastruktur dan Koperasi

Sejalan dengan dorongan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menekankan pentingnya menyisipkan agenda penguatan ekonomi lokal ke dalam cetak biru penataan desa secara keseluruhan. Menurutnya, potensi sehebat apa pun tidak akan memberikan efek kejut bagi kesejahteraan warga jika tidak ditopang oleh akses pembiayaan yang mudah, perbaikan infrastruktur, serta dukungan nyata dari pemerintah pusat.

"Penataan desa tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana potensi ekonomi masyarakat dapat dikembangkan. Karena itu, seluruh usulan yang berkaitan dengan kelapa, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi perlu kita konsolidasikan agar dapat memperoleh dukungan program," jelasnya.

Skema hilirisasi ini diproyeksikan mampu menjadi perisai ekonomi bagi masyarakat pesisir, sekaligus memutus rantai ketergantungan petani terhadap tata niaga kelapa mentah yang kerap dipermainkan fluktuasi pasar. Intervensi ini, lanjutnya, harus bergerak beriringan dengan kelembagaan ekonomi kerakyatan di tingkat hulu.

"Kita ingin potensi kelapa yang besar ini memberikan nilai tambah di daerah asalnya. Dengan dukungan program pemerintah dan penguatan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, kita berharap pengembangan kelapa dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kuala Selat," pungkasnya. ***