PEKANBARU - Gubernur Syamsuar menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Riau turun dari 500,81 ribu jiwa di tahun 2022, turun menjadi 485,03 ribu jiwa di tahun ini. Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau, dalam rangka HUT ke-66 Provinsi Riau, Rabu (9/8/2023).

"Terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Dari angka 500,81 ribu jiwa di tahun 2022, turun menjadi 485,03 ribu jiwa di tahun ini atau turun 15,76 ribu jiwa sesuai dengan data dari BPS Provinsi Riau," ujar Gubernur Riau, Syamsuar.

Ia menambahkan penurunan itu merupakan bukti nyata dari upaya kita bersama dalam membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Seperti diketahui, Presiden RI, Joko Widodo, sebelumnya menetapkan target ambisius dengan mendekatkan angka kemiskinan ekstrem ke 0% pada tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Syamsuar menyatakan komitmennya dalam mendukung visi tersebut.

"Sebagai bentuk kontribusi Provinsi Riau, kami telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk pembangunan Rumah Layak Huni. Dari tahun 2019 hingga 2022, telah dibangun sebanyak 3.925 unit rumah, dan di tahun ini, anggaran sebesar Rp54,5 Miliar telah disiapkan untuk pembangunan 707 unit Rumah Layak Huni," jelas Syamsuar.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Riau yang telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 83,6 miliar dari tahun 2019 hingga 2022. "Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi bersinergi dengan lembaga zakat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.

Salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan Rumah Khusus bagi korban bencana dan relokasi program provinsi. Hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 168 unit dengan total anggaran mencapai Rp. 17,88 miliar.

Gubernur Riau juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah. "Tidak hanya fokus pada perumahan, kami juga menekankan pentingnya infrastruktur. Hingga tahun 2023, sudah ada 60 kawasan yang mendapatkan fasilitas SPAM permukiman dengan total anggaran sebesar Rp 20,1 miliar," jelasnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keindahan kota, pemerintah provinsi juga aktif dalam penataan kawasan kumuh. "Kami telah menata ulang sebanyak 20 kawasan dengan anggaran sebesar Rp 10,2 Miliar," ungkap Syamsuar.

Dalam rangkaian program peningkatan PSU, Gubernur Riau juga menekankan pentingnya aksesibilitas dan drainase. "Pembangunan jalan semenisasi telah mencapai panjang 306,6 Km dengan total dana Rp 475,5 miliar. Sementara itu, upaya pembenahan drainase lingkungan telah mencakup 88,4 Km dengan anggaran sebesar Rp 141,7 Miliar," tutupnya. ***