BANGKINANG - Meski pemerintah telah memutuskan bahwa lima desa yang diperebutkan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar, namun ternyata sampai hari ini banyak persoalan yang tak kunjung tuntas di wilayah tersebut. Salah satunya adalah mengenai keberadaan sekolah yang masih dikuasai Rohul yang mengakibatkan sejumlah kepala sekolah yang ditugaskan Pemkab Kampar tak bisa berbuat apa-apa alias gigit jari.

Sejumlah persoalan terkini di lima desa yakni Desa Desa Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar dibeberkan sejumlah kepala sekolah dan kepala desa dari lima desa di hadapan Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat dan Komisi II DPRD Kabupaten Kampar dalam kegiatan rapat dengar pendapat di ruang Banggar DPRD Kabupaten Kampar.

Hearing dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kampar Habiburrahman dan didampingi sejumlah anggota Komisi II yaitu M Kasru Syam dan Morlan Simanjuntak.

Turut hadir pejabat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kondisi terkini dan keluhan secara bergantian disampaikan oleh sejumlah kepala sekolah dan kepala desa dalam pertemuan ini. Bahkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kampar Nandang Priyatna juga ikut menyampaikan sejumlah persoalan dan sarannya kepada Pemkab Kampar.

Iman Farid, Kepala SDN 036 Tanah Datar salah seorang yang kepala sekolah yang bersuara lantang dalam pertemuan ini membeberkan sejumlah persoalan pendidikan di lima desa. Ia mengungkapkan secara lengkap kronologi sejak awal ia ditugaskan sebagai kepala SDN 036 sejak 31 Desember 2019 lalu.

Imam mengatakan, sangat bangga dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa lima desa masuk wilayah Kampar. Namun perasaan itu berbalik dan ia mengaku sangat kecewa sekali karena para petinggi dan pengambil kebijakan dari Kampar tidak hadir pada hearing hari ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kampar terkesan tidak serius merebut kembali sekolah di sana. Karena bila dibandingkan dengan sikap Pemkab Rohul sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan Kampar.

“Dua minggu kami berada di sana menjalankan tugas tiga kali pejabat Rohul datang termasuk Kadis Pendidikannya. Hubungan kadis dengan kepala sekolah mereka luar biasa akrab,” bebernya.

"Adakah pernah kadis kita berkunjung ke sana sekali saja. Jangankan kepala dinas, ketika surat di atas. Para petinggi Rohul terus menyampaikan kepada guru-guru Rohul di lima desa agar tidak bergeming dari lima desa dan tetap bertahan.

Pihak Rohul bahkan dengan beraninya membuat kebijakan seperti memungut uang dari orang tua wali murid.

Kades Intan Jaya Subarjo menambahkan, para kepala desa di lima desa selama ini menjadi ujung tombaknya Pemkab Kampar. “Kami selama ini dari 2001 berjuang untuk Kampar sampai sekarang. Kami cuma minta bupati datang. Kami di sana selalu selalu diteror. Pejabat Rohul bawa Satpol PP. “Tolong kami di lima desa pak, benar benar ditolong. Kami tidak tahan lagi,” bebernya.

Dalam pertemuan ini, sejumlah kades juga mengungkapkan bahwa mereka telah berupaya agar masyarakat berpindah masuk administrasi ke Kampar. Buktinya, pada pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 partisipasi masyarakat cukup tinggi, mencapai angka 80 persen. Data di Disdukcapil Kampar bahwa masyarakat yang telah merubah KTP dari Rohul ke Kampar juga sudah mencapai 90 persen. Oleh sebab itu para kades minta Pemkab Kampar lebih serius mempertahankan kedaulatan dan harga diri.

Sejumlah persoalan pendidikan juga disampaikan Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kampar Nandang Priyatna. Ia menyebutkan bahwa keseriusan Disdikpora Kampar sejak 2018.

”Kebetulan tahun 2018 saya kabid dan berjuang memindahkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Kewajiban kami sudah sampai di puncak. Tinggal lagi pimpinan daerah yang menindaklanjuti. Kekuatan Disdik sudah sampai finish. Tapi kalau kami ending di lapangan mungkin perintah beliau,” kata Nandang. ***