PEKANBARU – Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan mencapai Rp7,87 triliun di Provinsi Riau pada 2027 dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah melalui berkurangnya kemampuan pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat merambat ke sektor usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga daya beli masyarakat.

Akademisi Ekonomi Universitas Riau, Dr. Gatot Wijiyanto, S.E., M.Si., menilai penyusutan transfer pusat harus menjadi perhatian serius karena belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, anggaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk membiayai operasional birokrasi dan pembangunan infrastruktur. Di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kontraktor, pekerja, pemasok material, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Belanja pemerintah memiliki efek pengganda terhadap perekonomian. Ketika pemerintah mengurangi belanja produktif, dampaknya bukan hanya berkurangnya pembangunan fisik, tetapi juga berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini terhubung dengan kegiatan pemerintah," kata Gatot kepada GoRiau, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik dapat menciptakan perputaran ekonomi. Proyek pembangunan membutuhkan tenaga kerja, material konstruksi, transportasi, serta berbagai jasa pendukung.

Ketika proyek-proyek tersebut berkurang akibat keterbatasan anggaran, permintaan terhadap barang dan jasa juga berpotensi mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut.

Karena itu, Gatot mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melakukan efisiensi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan dampak ekonominya.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan belanja yang bersifat administratif dan konsumtif dengan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi.

"Efisiensi memang diperlukan, tetapi jangan sampai justru memangkas belanja yang produktif. Pemerintah harus mempertahankan program yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan mendorong aktivitas usaha masyarakat," ujarnya.

Ketergantungan Migas Jadi Persoalan Struktural

Gatot juga menyoroti besarnya ketergantungan fiskal Riau terhadap penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diproyeksikan semakin tajam pada 2027 dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi struktur ekonomi daerah.

Berdasarkan analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, alokasi DBH Migas seluruh daerah di Riau pada 2024 mencapai Rp4,23 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp2,45 triliun pada 2025 dan Rp1,13 triliun pada 2026.

Bahkan, pada 2027 alokasi DBH Migas diproyeksikan hanya sekitar Rp269 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, penurunan tersebut mencapai sekitar 94 persen.

Menurut Gatot, kondisi ini memperlihatkan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas. Riau memiliki potensi besar pada sektor perkebunan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan berbagai sektor jasa yang perlu dikembangkan secara lebih optimal.

Ia menilai persoalan utama bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi komoditas, tetapi juga bagaimana menciptakan nilai tambah di dalam daerah.

Selama ini, komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui industri hilirisasi. Penguatan industri pengolahan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas rantai pasok, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Riau harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari migas. Kita memiliki potensi perkebunan dan sumber daya ekonomi lainnya. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan menjadi industri yang memberikan nilai tambah di daerah, bukan hanya menjual bahan mentah," jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan sektor nonmigas juga perlu diikuti dengan peningkatan investasi, infrastruktur pendukung, kualitas sumber daya manusia, dan kemudahan berusaha.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Riau tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi ditopang oleh berbagai kegiatan ekonomi yang lebih beragam.

Belanja Besar Belum Tentu Ekonomi Tumbuh

Di sisi lain, proyeksi belanja Pemerintah Provinsi Riau pada 2027 yang diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp10 triliun, dibandingkan sekitar Rp8,3 triliun pada tahun sebelumnya, juga menjadi perhatian.

Gatot menilai peningkatan anggaran tersebut harus dilihat dari kualitas dan efektivitas penggunaannya. Besarnya belanja pemerintah tidak otomatis mencerminkan peningkatan produktivitas ekonomi apabila anggaran tidak diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki dampak ekonomi yang terukur, baik melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan aktivitas usaha masyarakat.

"Yang harus diperhatikan bukan hanya seberapa besar APBD yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan. Belanja yang besar belum tentu produktif apabila tidak tepat sasaran. Sebaliknya, anggaran yang terbatas bisa memberikan manfaat besar apabila diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda," katanya.

Ia juga mengingatkan agar peningkatan belanja daerah tidak dilakukan tanpa memperhitungkan kemampuan pendapatan. Pemerintah perlu memiliki perencanaan fiskal yang realistis agar tidak menciptakan tekanan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan melalui perluasan basis penerimaan, perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi, serta optimalisasi aset daerah.

Namun, peningkatan PAD tidak seharusnya hanya mengandalkan kenaikan pajak dan retribusi. Pemerintah harus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan investasi sehingga sumber penerimaan daerah dapat berkembang secara berkelanjutan.

Gatot menilai tantangan fiskal 2027 seharusnya menjadi momentum bagi Riau untuk mempercepat transformasi ekonomi. Pemerintah daerah perlu mulai mengubah orientasi pembangunan dari ketergantungan terhadap transfer pusat menuju penguatan ekonomi lokal.

"Jangan sampai ketika transfer pusat berkurang, pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah ikut melemah. Pemerintah harus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat melalui diversifikasi sektor usaha, hilirisasi, peningkatan investasi, dan belanja yang produktif. Dengan begitu, Riau memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," tutupnya. ***