PEKANBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki puncak musim hujan dan cuaca ekstrem di wilayah Riau.

Imbauan tersebut disampaikan Syahrial saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (18/12/2025).

Syahrial mengungkapkan, berdasarkan data terkini, terdapat 93 kecamatan dan 170 desa di Provinsi Riau yang masuk kategori rawan banjir. Selain itu, 23 kecamatan dan 36 desa juga berpotensi mengalami longsor.

“Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan maksimal dari seluruh pihak. Kita tidak boleh lengah,” ujar Syahrial.

Ia menekankan agar posko bencana di setiap kabupaten dan kota diaktifkan selama 24 jam. Selain itu, apel kesiapsiagaan diminta segera dilaksanakan, terutama di daerah yang selama ini kerap mengalami banjir dan longsor.

“Apel kesiapsiagaan harus segera dilakukan, khususnya di wilayah yang berulang kali terdampak genangan dan longsor,” katanya.

Syahrial juga meminta upaya mitigasi struktural menjadi prioritas, seperti normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta pengawasan ketat terhadap titik-titik rawan drainase. Ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyiagakan alat berat di lokasi-lokasi kritis guna mempercepat penanganan darurat.

Selain itu, koordinasi dengan pengelola PLTA Koto Panjang terkait penerapan Early Warning System (EWS) banjir juga ditekankan agar peringatan dini kepada masyarakat dapat disampaikan secara efektif dan tepat waktu.

Syahrial menambahkan, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran sesuai mekanisme penanganan keadaan darurat.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan diperkirakan meningkat pada dasarian kedua hingga ketiga Desember, terutama di wilayah Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru.

“Langkah mitigasi harus dipercepat sebelum bencana benar-benar terjadi,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pelaporan situasi bencana dilakukan secara real-time dan berjenjang kepada Pemerintah Provinsi Riau tanpa hambatan birokrasi.

“Koordinasi harus berjalan cepat. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” pungkas Syahrial. ***