PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak ingin duduk manis menunggu datangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat, hal itu dibuktikan melalui upaya jemput bola yang dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Selasa (21/1/2020).

Yan Prana mengatakan, selama ini Provinsi Riau dimanjakan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar. Sementara, saat ini DBH tidak lagi mampu menunjang pembangunan yang ada di Provinsi Riau. Sehingga perlu aksi jemput bola, agar anggaran pemerintah pusat turun ke Provinsi Riau.

"Contohnya, terkait infrastruktur jalan di Riau yang masih minim. Sementara, kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang pergerakan ekonomi masyarakat Riau sangat dibutuhkan saat ini," kata Yan Prana kepada GoRiau.com usai pertemuan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani di Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga 1 jam 30 menit tersebut, Yan Prana juga membahas terkait isu strategis nasional di Provinsi Riau. Saat pertemuan tersebut, dirinya didampingi Kepala Dinas Perhubungan Riau yang juga Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkimtan, Taufiq Oesman Hamid, serta Kepala Badan Penghubung, Erisman Yahya.

"Banyak juga selain infrastruktur jalan yang butuh perhatian pemerintah pusat. Ini merupakan langkah dapal upaya menarik dana pusat ke daerah. Sebab APBD Riau belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan harus dilakukan secara bertahap," ungkap Yan Prana.

Ia pun menegaskan, untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau jangan duduk manis menunggu datangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Lakukan upaya jemput bola, sesuai dengan OPD masing-masing.

"Kepala OPD segera jemput bola. Kalau duduk manis, tak akan datang-datang bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Juga, bekerja ikhlas dengan sepenuh hati untuk Riau lebih baik," jelasnya.

Upaya yang dilakukan Pemprov Riau dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, agar Riau menjadi prioritas untuk pembangunan, disampaikan Askolani, menjadi perhatian khusus Kemenkeu RI. Menurutnya, banyak skema yang bisa digunakan untuk memacu pembangunan. Jika konsep yang disampaikan daerah ke pusat bagus dan masuk akal, tentu akan didukung.

"Kita (pemerintah daerah, red) dituntut harus kreatif dan inovatif. Kalau terpaku hanya dengan APBD saja ya sulit maju," tegas Askolani.

Askolani mencontohkan, seperti Sumatera Selatan saat ini menjadi provinsi terdepan di Sumatera.

"Dulu kalah dengan Sumatera Utara dan lain-lainnya. Tapi dalam 15 tahun atau 10 tahun terakhir, luar biasa pembangunannya. Serta infrastrukturnya maju, ekonominya bergerak," ungkapnya.

Kondisi Riau dengan Sumsel dalam hal SDA, bagi Askolani hampir sama. Namun, Riau sebenarnya lebih kaya karena minyak. Itu sebabnya, Dirjen Anggaran setuju, agar Pemprov Riau terus berupaya menggesa pembangunan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

"Sudah banyak daerah yang bisa menggunakan jasa PT Sara Multi Infrastruktur ini," jelas Akolani. ***