JAKARTA - Founder Football Institute, Budi Setiawan mengusulkan PSSI pimpinan Erick Thohir untuk melakukan reformasi dalam tubuh  Komisi Disiplin PSSI. Alasannya, sanksi yang dikeluarkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

“Komdis PSSI perlu direformasi untuk menghentikan pelaku pelanggaran. Soal siapa penggantinya terserah Pak Erick Thohir,” kata Budi Setiawan saat dihubungi Selasa (9/7/2024) malam.

Dalam diskusi di Barito Mansion, Jakarta, Selasa (9/7/2024), Budi menguak hasi risetnya terhadap kinerja Komdis PSSI dan juga mempertanyakan penggunaan pendapatan Rp14 miliar lebih di Komdis PSSI dan PT Liga Indonesia.

“Komdis sudah memberikan denda kepada pihak klub atas pelanggaran yang mereka melakukan selama pertandingan Liga 1, Liga 2, maupun EPA berlangsung, ternyata tidak memberikan dampak yang berpengaruh pada kualitas pertandingan. Pengulangan pelanggaran masih kerap terjadi,” kata Budi.

Untuk itu, dia mengusulkan perlu adanya evaluasi terhadap sanksi yang diberikan Komdis PSSI. “Perlu ada evaluasi atas sanksi dan/atau denda yang diberikan Komdis, agar memberikan hukuman yang memberi efek jera serta mendidik bagi pelaku pelanggaran disiplin agar kompetisi berkualitas,” tambahnya.

Budi mempertanyakan, “Hukuman denda ini, apa return-nya bagi sepakbola? Apa PSSI dan LIB melaksanakan edukasi dan kampanye terkait aturan Fairplay, Law of the Game dan/atau program pengentasan kekerasan lainnya?.”

Dalam menjalankan tugasnya, Menurut Budi, Komdis PSSI terkesan aktif dalam memberikan hukuman untuk pelaku pelanggaran kompetisi, tapi tutup mata terhadap kasus Match Fixing yang saat ini sudah masuk pengadilan.

“Tercatat Ada 4 (empat) wasit dan beberapa pengurus klub PSS Sleman. Status PSS Sleman, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian hukuman dari institusi dan hukum sepakbola. Selain itu juga Komdis PSSI juga menutup mata terhadap skor pertandingan mencolok di Liga 1 antara BFC vs Persik Kediri dengan skor 7-0 (tim degradasi vs tim papan tengah). Tidak adanya kepekaan, inisiatif dan keseriusan dari Komdis PSSI, menandakan bahwa Komisi Disiplin PSSI tidak memiliki atensi terhadap pemberantasan MATCH FIXING dan MATCH SETTING. Hal ini tentu saja bertentangan dengan visi Ketua Umum PSSI dan Kapolri yang telah membentuk Satgas Anti Mafia Sepakbola Polri,” jelasnya.

“Yang paling fatal adalah menutup mata terhadap temuan pengaturan skor oleh Satgas Polri dan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Sleman terkait adanya Match Fixing pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC tahun 2018,” tutupnya. ***