PEKANBARU, GORIAU.COM - Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau, Rusli Ahmad membantah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) telah mengadaikan aset Pemerintah Provinsi Riau kepada Bank Artha Graha berupa Hotel Aryaduta.

Rusli Ahmad kepada wartawan, Minggu (6/1/2013) mengatakan memang meminjam uang ke Bank Artha Graha sejak tahun 2010 sebesar Rp30 miliar. Faslitisan pinjaman ditujukan untuk modal kerja proyek Langgak, namun, untuk mendapatkan pinjaman tersebut, PT SPR tidak menjadikan aset Pemprov tersebut sebagai agunan. Karena PT SPR sendiri tidak mempunyai aset, fasilitas pinjaman tersebut diperoleh dengan personality guarantee (PG) dengan menjaminkan Dewan Direksi dan Dewan Komisarisnya dan sistem PG ini diperbolehkan oleh peraturan bank sesuai peraturan kitab hukum perdata pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata.

''Berdasarkan investigasi awal, kami mengetahui bahwa PT SPR memang meminjam uang sebesar Rp30 miliar ke Bank Artha Graha sejak 2010 lalu. PT SPR tidak menjaminkan aset Pemprov tersebut, tetapi mereka memakai Personality Gurantee (PG) dan ini diperbolehkan kok,'' katanya kepada wartawan.

Sekilas tentang Arya Duta sesuai Perda tahun 1984 no 15 tentang perubahan pertama kalinya Perda No 10 tahun 1976 tentang pendirian perusahaan perhotelan Aryaduta dan Wisma Kelabang Sakti merupakan aset yang telah dipisahkan, untuk perusahaan daerah.

Hotel Arya Duta tahun 1990 dan empat BUMD lainnya melebur menjadi PD SPR. 1997 Pemda menandatangani perjanjian dengan Hotel Prapatan untuk membangun Aryaduta. Jadi, HGB tersebut besar kemungkinan atas nama Aryaduta dan dipegang oleh Hotel Prapatan (Lippo Karawaci yang saat ini).

Oleh karena itu, SPR baru mencatat aset Aryaduta dilaporan keuangan sebagai modal lain-lain dalam rangka mencegah apabila ada pengklaiman aset di Pengadilan Negeri apabila HGB nya telah habis masa.

Rusli Ahmad juga berharap janganlah mengganggu kinerja BUMD yang sehat ini, seharusnya PT SPR diberi support. Untuk itu Komisi B akan segera menggil secara resmi PT SPR yang menjadi mitranya, pihak Aryaduta, BPN yang berkaitan dengan HGB dan mengkonfirmasi ke Bank terkait.

''Janganlah menyebarkan isu yang bisa merusak citra BUMD kita itu. Untuk itu minggu ini kita panggil pihak-pihak terkait untuk meluruskan permasalahan yang mulai hangat dibicarakan ini," kata Rusli Ahmad lagi. (nti)