RENGAT, GORIAU.COM - Rencana Unjuk rasa (Unras) yang akan dilaksanakan, Senin, 7 Januari 2013 menjadi Rabu (9/1/2013). Putusan penundaan merupakan hasil kesepakatan rapat pengurus dan anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) di Kantor KCUM di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu.

Ketua KCUM Wismey Indra, mengatakan rapat yang dilaksanakan hari ini, Minggu (6/1/2013) membicarakan masalah Unras yang akan dilaksanakan pada Senin (7/1/2013) besok. Kemungkinan besar aksi Unras tidak jadi dilaksanakan, karena waktunya belum tepat. 

Menuruitnya berdasarkan informasi yang diperoleh, Senin (7/1/2013) banyak pejabat Inhu yang tidak berada ditempat atau sedang melakukan dinas luar yakni ke Jakarta, jadi percuma saja klita melakukan Unras jika tidak ada yang mendengarkan.

''Kita berharap kepada seluruh Anggota KCUM untuk tetap tenang dan sabar, sebab apa yang sudah kita perjuangankan selama ini sudah membuahkan hasil, terbukti dengan Hak Guna Usah (HGU) PT. TPP (Tunggal Perkasa Plantation tidak bisa diperpanjang lagi sebelum tuntutan massa sesuai Permentan Nomor:26 Tahun 2007 tentang Plasma 20 persen dipatuhi HGU ,'' ungkap Wismey.

Dijelaskannya bahwa bila nantinya terbukti lahan HGU PT. TPP berlebih, biarlah itu menjadi urusan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memprosesnya secara hukum, masyarakat hanya memperjuangkan lahan 20 persen sesuai undang-undang yang berlaku.

Sementara itu Hatta Munir selaku Dewan Pengawas KCUM mengatakan, kita bukan membatalkan aksi Unras hanya saja waktunya yang direncanakan hari Senin (7/1/2013) ditunda menjadi hari Rabu, (16/01/2013), karena pejabat daerah yang berkompeten, melakukan tugas di luar kota, ke Jakarta.

Diingatkan Hatta, massa jangan terpancing atau terprovokasi atas pemberitaan-pemberitaan miring tentang KCUM yang dapat menyulut kepada tindakan anarkis. ''Biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Mereka itu sudah kebakaran jenggot, makanya oknum-oknum yang membela PT. TPP termasuk 13 orang lurah dan kepala desa di Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Sei Lala yang baru-baru ini mendatatangani surat pernyataan.

''Karena kita menilai para lurah dan kepala desa tersebut senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. karena mereka itu orang-orang Belanda Hitam,'' papar Hatta Munir.

Masih kata Hatta Munir, apa yang sudah dilakukan Lurah dan Kepala Desa tersebut sudah dilaporkan ke KPK oleh Sekjen LSM LP5SBI saudara Suharmani, SP dan hal ini sudah kita sampaikan juga sama Bupati Indragiri hulu Yopi Arianto SE agar segera mengambil tindakkan terhadap lurah dan kepala desa tersebut. (aun)