PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan menilai Pemerintah Kota Pekanbaru tidak peduli dengan kondisi Kota Pekanbaru yang sering kebanjiran.

"Saya lihat Pemko belum peduli. Sudah tahu banjir didiamkan saja. Banjir ini makin lama, makin banyak titik genangannya. Dari 100 sekarang sudah hampir 500 titik," ucapnya, Kamis (18/11/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai banjir yang menerpa Pekanbaru bukan hanya sekedar permasalahan sungai dan anak sungai yang mengalami pendangkalan, melainkan banyaknya drainase yang tidak diurus sehingga mengalami pendangkalan dan kerusakan serta minimnya bangunan gedung dan perumahan yang memiliki sumur resapan.

"Dalam persoalan banjir ini harus ada kerjasama semua pihak. Baik pemerintah maupun dari masyarakat," cetusnya.

Didalam Undang-Undang (UU) Nomor 23, Ruslan menuturkan bahwa kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur adalah kewajiban mendasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

Ruslan juga menilai, anggaran penanganan banjir yang dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru masih terlalu kecil sehingga efeknya belum mampu mengatasi banjir.

"Jadi pemerintah harus menyediakan alat-alat untuk mengatasi banjir. Tapi saya lihat, disini (Pekanbaru) tidak ada untuk mengerok anak sungai, Pemko tidak memiliki excavator amphibi untuk mengeruk sungai dan anak sungai," tegasnya.

Dia juga menegaskan Pemko Pekanbaru harus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan juga pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan sungai, karena untuk sungai adalah tanggungjawab dari pemerintah pusat.

Jangan sampai banjir yang terus menerjang Pekanbaru setiap musim hujan merugikan perekonomian masyarakat.

"Jadi, harus ada brain sinergy. Yang mana kewenangan provinsi dan pusat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan banjir ini agar tidak semakin banyak titik genangan itu," pungkasnya. ***