JAKARTA - Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis-Suseno alias Romo Magnis menilai Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Penilaian serupa pernah disampaikan mantan Presiden RI Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Liputan6 com, Franz Magnis-Suseno menyampaikan penilaiannya itu saat menjadi pembicara dalam diskusi terbuka bertajuk “Setelah 26 Tahun reformasi dan Pilpres Nir-Jurdil” di Auditorium STF Driyarkara, Jakarta, Senin (20/5/2024).

“Pemilu (2024) kemarin adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia,” kata Franz Magnis.

Walau demikian, Romo Magnis mengaku tetap menerima hasil Pemilu sebagai bentuk sikap demokratis. Namun, menurutnya, masyarakat masih harus berperan untuk memperjuangkan sejumlah hal, salah satunya adalah kebebasan demokrasi.

“Hal pertama yang harus diperjuangkan adalah kebebasan demokratis, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi tidak dibatasi. Hal ini penting karena dalam beberapa tahun terakhir ada pembatasan kebebasan berpendapat, ada orang yang melontarkan kritik lalu dibawa ke polisi dengan tuduhan menghina,” ungkapnya. 

Hal kedua, yakni soal sikap kritis terhadap oligarki dan tata kelola lembaga anti-korupsi. Ia menilai saat ini lembaga anti-korupsi telah dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan dari hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan.

“Kemudian, hal ketiga yang tidak kalah penting untuk diperjuangkan adalah keadilan sosial. Jangan sampai masyarakat Indonesia mencari ideologi selain Pancasila karena masih miskin. Saat ini 50% bangsa Indonesia belum sejahtera dan 9% dari mereka masih miskin. Kalau rakyat Indonesia punya anggapan Indonesia hanya milik mereka yang kaya maka bukan tidak mungkin mereka akan mencari ideologi baru,” pungkasnya. 

Diatur Segelintir Orang

Sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla alias JK juga menilai Pemilu 2024 menjadi yang terburuk sejak Pemilu 1955.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah Pemilu yang terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia sejak 1955," kata JK.

JK mengutarakan, Pemilu 2024 telah diatur sedemikian rupa oleh segelintir orang. Karena itu, JK mendorong adanya suatu perubahan. Sebab, jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Artinya adalah demokrasi Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," ucap dia.

JK kemudian membeberkan macam-macam demokrasi dimulai pada era Soekarno, Soeharto hingga Joko Widodo. Menurut dia, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Pada masa ini, demokrasi lebih terbuka.

"Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal pertama, yang kita bicarakan ini sistem, karena sistem lah yang dapat mencapai tujuannya. Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan Pemiu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai, ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," tandas dia.***