JAKARTA – Angka utang pemerintah yang kian membengkak hingga nyaris menyentuh Rp 10 kuadriliun menjadi sorotan tajam. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyiapkan strategi khusus untuk mengerem laju pinjaman tersebut dengan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai.

Tercatat, total utang Pemerintah RI per kuartal IV-2025 telah menembus angka Rp 9.637,9 triliun. Jumlah ini melonjak Rp 229,26 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di posisi Rp 9.408,64 triliun.

Purbaya meyakini, kunci melepaskan diri dari jerat utang terletak pada pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang secara otomatis akan mengerek penerimaan negara.

"Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa tekan perlahan ke bawah," ujarnya di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Demi memuluskan rencana tersebut, Purbaya tidak segan melakukan 'bersih-bersih' dan penyegaran di internal kementeriannya. Langkah konkret berupa rotasi puluhan pejabat dilakukan untuk memacu kinerja pengumpulan pendapatan negara.

"Staf-staf saya yang pengumpul pajak, bea cukai, kemarin dirotasi 30 lebih. 36 bea cukai, pajak 40-50 lebih. Itu akan diperbaiki," tegasnya.

Ia berkaca pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai cukup sehat. Menurutnya, kenaikan rasio pajak setengah hingga satu persen saja akan berdampak signifikan pada kas negara tanpa harus menambah utang baru.

"Jadi ada harapan itu selama kita perbaiki ke depan," pungkasnya.***