JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum menunjukkan ketegasan dalam menyikapi dugaan skandal kerugian negara dari proyek kereta cepat Whoosh. Ia menilai pernyataan Purbaya justru terkesan melunakkan tanggung jawab pemerintah sebelumnya, khususnya di masa kepemimpinan Joko Widodo.

Menurut Rocky, publik menaruh harapan besar agar Purbaya bisa mengungkap dugaan salah kelola dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing dalam proyek tersebut. Namun, respons Purbaya dinilai terlalu hati-hati.

“Purbaya seharusnya konsisten dengan sikap awalnya yang menduga ada kejanggalan dalam pembiayaan Whoosh. Perubahan skema pembiayaan yang menguntungkan China itu harus dibongkar secara terbuka,” ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis (30/10/2025).

Rocky menilai, bila Purbaya terlalu defensif, publik bisa menilai sikapnya tidak tegas dalam mengusut dugaan penyimpangan besar di proyek transportasi yang menelan biaya hingga ratusan triliun itu.

“Kalau Purbaya terus bersikap lunak, orang akan melihat dia seperti ‘cowboy cengeng’, bukan penegak integritas,” sindirnya.

Ia menambahkan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat berharap kementerian ekonomi dapat berani menelusuri kerugian yang ditimbulkan dari proyek tersebut, tanpa harus khawatir menyentuh kebijakan rezim sebelumnya.

“Publik menunggu sinyal kuat dari Presiden Prabowo, apakah Purbaya benar-benar diberi mandat untuk mengungkap semua yang tersembunyi dalam proyek Whoosh,” ujarnya.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa masalah utang Whoosh berada di bawah tanggung jawab Danantara, sebagai entitas yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“KCIC berada di bawah Danantara, mereka sudah memiliki manajemen dan sumber dividen sendiri sekitar Rp80 triliun per tahun. Harusnya mereka mampu mengelola itu tanpa kembali membebani negara,” kata Purbaya dalam konferensi virtual, Jumat (10/10/2025).

Ia juga menegaskan pemerintah akan memperbaiki struktur bisnis agar tidak ada lagi risiko keuangan yang dibebankan ke APBN.

“Jangan sampai kalau untung dinikmati swasta, tapi kalau rugi ditanggung pemerintah. Itu yang mau kita ubah,” tegasnya. ***