PEKANBARU - Heboh soal dana eskalasi yang dianggap masuk tiba-tiba pada APBD Perubahan 2015, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman membuka secara rinci masalah tersebut. Dedet --sapaan akrabnya, memutarkan hasil rapat evaluasi hasil verifikasi Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya, dana eskalasi sebesar Rp220 miliar ini menjadi isu panas di kalangan DPRD Riau, setelah beberapa anggota menandatangani Hak Angket. Isu ini menggelinding, karena para anggota Banggar menanggap dana pembayaran hutang daerah ini masuk tanpa pembahasan.

Menurut Dedet, dalam rekaman rapat evaluasi tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, jelas ada pembahasan yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar. Sayangnya, pada saat Plt Sekda M. Yafiz selaku Ketua TAPD memaparkan hasil evaluasi Mendagri, anggota Banggar terkesan tidak fokus mencermati pemaparan tersebut.

"Disana sangat jelas dan terbuka, Sekda sudah memaparkan," kata Noviwaldy, Jumat (1/4/2016).

Bahkan, dalam rekaman video itu, beberapa anggota seperti M. Adil, H. Masnur, Rosfian, Ade Hartati, Sumiati dan Almainis, hanya mempertanyakan terkait dana Bantuan Keuangan (Bankeu), dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana Beasiswa yang belum dicairkan.

"Saya heran dalam masalah ini kenapa sasaran ke saya. Padahal saat itu yang memimpin rapat adalah Manahara Manurung, kenapa mereka tak bertanya. Saya tidak tahu tujuan sesunggunggnya apa. Namun apapun yang terjadi, bagi saya tetap jadi diri sendiri," ungkap Dedet.

Ada tudingan kalau dirinya yang menyetujui perubahaan anggaran, saat diundang Mendagri. Ia mengatakan tak ada pembahasan dilakukan di kementerian.

"Saya hanya menyerahkan, jadi ini perlu diluruskan. Pembahasan itu hanya di DPRD. Bahkan undangan itu diketahui anggota, saya diperintah oleh Pak Sunaryo (Wakil Ketua DPRD) untuk mewakili," tegas Dedet.

Politisi Demokrat ini mengaku tidak khawatir dengan isu panas yang terkesan menyalahkan dirinya, karena segala bukti maupun dokumen sangat lengkap dan jelas. Dia pun bersedia membuka ke publik masalah tersebut, jika diperlukan.

Terakhir Noviwaldy juga menyayangkan pernyataan Manahara Manurung yang mengaku tidak tahu ada pembahasan tersebut.

"Pernyataan Manahara sebagai pimpinan rapat mengaku tidak tahu dan tertipu atas pembahasan itu, sangat disayangkan. Seharusnya sebagai pimpinan rapat, dia mengetahui jalurnya. Dalam rapat sudah jelas dipaparkan semua," timpalnya.

Noviwaldy meminta semua pihak untuk saling memahami dan jujur, agar tidak saling menuding. "Kasus ini pelajaran bagi kita untuk hati-hati kedepan dalam pembahasan anggaran, agar tak ada lagi kesalahan yang dibuat," pungkasnya.***