ROHIL – Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, mengapresiasi sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Kepenghuluan (Bumkep) yang saat ini mulai menunjukkan kontribusinya untuk desa.

Hal tersebut disampaikan Karmila saat meresmikan Pertashop Bumkep Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, Senin (21/3/2022). Menurutnya, Bumkep ini sudah memberikan dividen yang cukup besar untuk pendapatan desa.

GoRiau
Dikatakan Karmila, usaha Pertashop ini merupakan hasil dari bantuan keuangan oleh Dinas PMD kepada hampir 1.600an desa se-Provinsi Riau, dimana mereka mendapat bantuan Rp 200 juta per Bumdes.

Program yang digagas oleh Gubernur Syamsuar ini, ujarnya, boleh dikatakan berhasil, karena hal yang sama juga terjadi di desa-desa lain, dimana ada yang punya usaha simpan pinjam, perkebunan, toko bangunan, sewa tenda dan jenis usaha lainnya

Baca juga:  Tahun 2022, Pemprov Riau Bagi BUMDes Jadi Empat Kategori, Kategori Utama Dapat Rp 200 Juta

Baca juga:  Kondisi Desa di Riau Semakin Baik, DPRD Riau Optimis Dinas PMD Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

"Perkembangan Bumkep ( Badan Usaha Milik Kepenghuluan) ini cukup bagus, mereka sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perekonomian untuk masyarakat. Untuk di Kepenghuluan ini, saya lihat Bumkep nya bergerak di bidang Pertashop, Spare Part Motor, Minimarket, dan Pangkalan Gas," ujarnya, Senin (21/3/2022).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini menambahkan, keberhasilan-keberhasilan begini mestinya menjadi contoh bagi desa lain, agar semua usaha milik desa bisa memberikan kontribusi yang sama untuk daerahnya masing-masing.

"Kalau Bumdes ini berhasil, kan secara otomatis dia menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa, dan roda perekonomian bisa bergerak," katanya.

Pun begitu, Karmila memberi catatan terhadap penyaluran dana ini, karena pihak Bumdes mengeluhkan pencairan dana yang agak lambat dan itu menyulitkan mereka dalam membesarkan bisnisnya. Sebaiknya diberikan di awal tahun.

"Yang menjadi sorotan itu, penyaluran dananya kadang baru cair bulan 10, kita tentu berharap agar penyaluran bisa dilakukan di awal tahun biar bisa diputar untuk modal usaha, kalau akhir tahun begini kan mereka mesti cari modal talangan," terangnya.

"Keberhasilamln Bumdes harus terus digulirkan. Karena dominan BEP (balik modal) memakan waktu 3 sampai 4 tahun, jangan perjalanan yang sudah setengah jalan ini terganggu karena penilaian Bumdes lain yang belum berhasil. Bumdes yang belum berhasil harus belajar dengan bumdes yang berhasil. Niat pemerintah harus disambut baik dengan pertanggungjawaban Bumdes mengelola keuangan Bumdesnya," tutupnya. ***