PEKANBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mengajukan anggaran Rp67 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Angka tersebut diungkap saat pembahasan dengan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru.

Ketua KPU Pekanbaru Anton Merciyanto mengungkapkan, tahapan awal Pemilu dimulai pada bulan Juni 2022 atau 20 bulan sebelum hari H.

"Namun tahapan awal tersebut lebih banyak dilaksanakan oleh KPU RI. Sedangkan tahapan berikutnya dilaksanakan pada Agustus 2022 yakni tentang pendaftaran Parpol serta melakukan verifikasi Parpol," terang Anton kepada Komisi I DPRD Pekanbaru, Senin (21/3/2022).

Untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, KPU Pekanbaru mengajukan anggaran sebesar Rp67 milyar. Anggaran ini sudah termasuk penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan honor e-Hoc.

"Termasuk anggaran protokol covid-19. Namun anggaran tersebut baru berbentuk pengajuan dan mudah-mudahan di 2023 anggaran tersebut sudah diketuk palu," katanya.

Mengenai persoalan ada atau tidaknya penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) di tahun 2024 nantu, Anton menerangkan hal tersebut ada aturannya yang tertuang pada PKPU. Sedangkan untuk masalah (DPT) belum bisa ditetapkan.

"Informasi yang kita dapat dari Disdukcapil Pekanbaru, jumlah penduduk kota Pekanbaru tahun 2021 mencapai 1.075.000 jiwa. Maka didalam Undang-undang jumlah kursi tentunya bertambah, dari 45 kursi menjadi 50 kursi. Makanya nanti akan ada hitung-hitungannya apakah akan ada penambahan dapil atau tidak," bebernya.

Sementara itu Doni Saputra, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengatakan anggaran yang diajukan oleh KPU kota Pekanbaru sebesar Rp67 milyar bisa disesuaikan pada pelaksanaan tahapan.

"Namun yang menjadi masalah bagaimana DPT bisa diselesaikan, terutama bagi masyarakat yang berada diwilayah perbatasan antara Pekanbaru dan Kampar," tambahnya. ***