PEKANBARU - Rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok, dinilai tidak masuk akal oleh pedagang di Pasar Cik Puan, Kota Pekanbaru.

“Gimana mana mau dipajak, nggak masuk akal lah. Ini aja harga segini janganlah, pajak semua mati kami nanti nggakga laku jualan kami, ini aja modal dua ribu udah mau mampus aku jualnya, apalagi kena pajak lagi. Nggakak masuk akal ini,” kata wanita peruh baya yang biasa dipanggil Upii saat ditemui GoRiau.Com, di Pasar Cik Puan, Sabtu (12/6/2021).

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengesahkan pajak sembako.

Seperti diketahui, pemerintah sedang menggodok Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pada Hal itu Pasal 4A draf RUU KUP, pemerintah mengusulkan dihapusnya beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Beberapa kelompok barang yang dihilangkan yaitu hasil pertambangan dan pengeboran. Sementara itu, sembako yang dikenai PPN meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, dan sayuran.

Untuk kategori buah, dijelaskan bahwa buah-buahan segar yang dipetik, baik telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas akan dikenai pajak.

Adapun sayuran masuk dalam draft RUU KUP yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/ atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. ***