HARI ini, Senin, 8 September, berlangsung lagi aksi demo di Gedung DPRD Riau. Kendati yang melakukan aksi adalah Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), namun agendanya berbeda dengan demo pekan lalu yang merebak di seluruh penjuru tanahair.

Aksi demo ini digelar untuk menolak rencana relokasi masyarakat yang terdampak di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Seperti diketahui, para penghuni taman nasional tersebut sudah diperintahkan Tim Satgas untuk keluar dari sana. Sedangkan kebun sawit yang telah mereka buka selama puluhan tahun akan segera dimusnahkan. Katanya TNTN akan dihutankan kembali untuk habitat flora dan fauna.

Bupati Pelalawan, Zukri Misran, tampak hadir dalam aksi yang . mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Barikade kawat berduri dipasang di depan gerbang masuk gedung rakyat itu. Arus lalulintas di depan gedung pun dialihkan polisi.

Sudah beberapa kali mereka melancarkan aksi ini. Bahkan sudah sampai ke gedung DPR RI dan Komnas HAM di Jakarta. Mereka datang mengendarai belasan bus carteran.

Keberadaan warga di kawasan TNTN itu menarik untuk dicermati. Soalnya, sebagian dari mereka sudah puluhan tahun bermukim di sana. Bahkan, kabarnya sebelum ditetapkan pemerintah sebagai taman nasional.

Dulunya kawasan tersebut memang bagian dari areal HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Saat ditinggal pengusaha karena hutannya sudah mulai gundul, masyarakat pun berdatangan. Ada yang menggarap sendiri, ada yang membeli dari masyarakat, dan ada pula dapat dari calo. Entah mengapa saat itu pemerintah terkesan membiarkan saja. Setelah umur sawit berusia belasan tahun baru keberadaan mereka dipermasalahkan.

Tentu saja sebagian besar di antara mereka merasa keberatan. Apalagi rencana relokasi masih belum transparan. Padahal sudah ada sekitar 1.000 hektare kebun sawit milik warga yang telah diratakan dengan tanah. Sekarang entah di mana mereka tinggal dan bagaimana mencari nafkah.

Sebenarnya terbetik kabar Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan empat lokasi di dua kabupaten untuk lahan transmigrasi. Namun, hingga kini belum jelas untuk peserta transmigrasi yang mana.

Meskipun belum jelas, namun merebaknya kabar ini membuat masyarakat di sekitar kawasan rencana transmigrasi itu jadi uring-uringan. Maklum saja, warga setempat juga kini sulit mendapatkan lahan karena sebagian besar sudah menjadi milik perusahaan besar. Dengan begitu mereka menjadi diperlakukan tidak adil jika pemerintah membagi-bagikan tanah gratis kepada kaum pendatang.

Dalam aksi demo terakhir ini bupati Pelalawan kembali menegaskan sampai saat ini belum ada dibicarakan relokasi terhadap warga TNTN. "Tidak usah berpikiran negatif, karena sampai hari ini masyarakatnya masih bisa panen, dan anak bisa sekolah," katanya. ***

* Irwan E. Siregar adalah wartawan senior bermastautin di Pekanbaru, Riau