JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tidak menghapus putusan pengadilan. Langkah itu, menurutnya, bertujuan memulihkan harkat dan nama baik seseorang, bukan mencabut vonis yang telah dijatuhkan Mahkamah Agung.

"Pengajuan penghapusan pidana harus terlebih dahulu diajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung meskipun pidananya sudah dijalankan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Ia menekankan bahwa PK sepenuhnya bergantung pada MA. "Terserah MA apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan PK yang diajukan nanti," sambungnya.

Penjelasan ini merujuk pada rehabilitasi yang diberikan Presiden kepada dua guru ASN dari Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal. Keduanya sebelumnya diberhentikan Gubernur Sulawesi Selatan pada 4 Oktober dan 21 Agustus 2025 setelah vonis satu tahun penjara dari MA. Vonis itu muncul akibat pemungutan iuran Rp20 ribu dari orang tua murid pada 2018 untuk membantu guru honorer yang terlambat menerima gaji hingga sepuluh bulan. Kasus tersebut bergulir hingga kasasi setelah dilaporkan oleh LSM.

"Jadi itu tidak ada dalam putusan pengadilan. Itu konsekuensi dari putusan yang menyatakan dia bersalah dan di area itu Presiden mengeluarkan putusan untuk memberikan rehabilitasi," jelas Yusril. Ia menyebut rehabilitasi diberikan setelah mempertimbangkan bahwa tindakan kedua guru tersebut berangkat dari kepedulian terhadap rekan-rekan mereka.

Yusril juga menyinggung pengalaman sebelumnya, seperti rehabilitasi yang pernah diberikan kepada mantan Pangdam Siliwangi Hartono Rekso Dharsono. Tokoh itu pernah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh MA pada 1984 terkait delik politik dan tuduhan subversif.

"Berbagai pengalaman ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami terhadap kasus-kasus lain yang terjadi untuk diberikan rehabilitasi," ujarnya. ***