PEKANBARU – DPRD Kabupaten Bengkalis mendesak pihak pelayanan kapal feri ASDP rute Dumai - Rupat dalam memenuhi komitmennya untuk menyediakan roro terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Syahrial saat melakukan audiensi dengan pihak Dinas Perhubungan dan ASDP yang difasilitasi oleh Komisi IV DPRD Riau, Jumat (4/3/2022).

Baca juga:  Ingin Tambah Trip Penyeberangan Rupat-Dumai, DPRD Bengkalis Datangi DPRD Riau, Khairul: Paling Lama Bulan Agustus

Dikatakan Syahrial, dalam pertemuan di Komisi IV DPRD Riau pada 24 Juni 2021 lalu, dibuat komitmen oleh semua pihak dalam menyediakan jasa layanan penyeberangan untuk rute tersebut.

Dimana, pihak ASDP berkomitmen untuk membuka penyeberangan setiap hari, mulai pukul 07.30 WIB - 21.00 WIB untuk hari senin-jumat, dan untuk sabtu - minggu sampai pukul 22.00 WIB.

GoRiau
"Tapi fakta di lapangan itu tak dijalankan, pas mereka mau saja, baru jalan. Kita minta apa yang menjadi komitmen, seikhlas mungkin jalankan. Ini kan bisnis, mereka juga dapat keuntungan dari sini," ujarnya, Sabtu (5/3/2022).

Ketua DPD Golkar Bengkalis ini mengucapkan terimakasih kepada Komisi IV DPRD Riau, terutama Anggota Komisi IV, Abdul Kasim, yang sudah memfasilitasi pertemuan ini.

"Itu juga dapil Bang Kasim, kami tak henti-hentinya memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kita minta komitmen ini di jalankan, semua pihak kan hadir semua," tuturnya .

"Kalau tak sanggup kasih tahu, kita bisa cari kapal lain, tentu mereka ASDP tak boleh lagi mengambil rute itu. Dan ada konsekuensi yang lain juga," katanya.

Yang namanya bisnis penyeberangan, lanjut pria yang akrab disapa Cikyal ini, tentu ada pasang surut. Artinya, ada hari-hari tertentu yang memungkinkan sepi.

Tapi, pihak ASDP tetap harus merujuk pada komitmen tadi. Karena, ada juga hari-hari yang penumpang sedang ramai-ramainya.

Sementara itu, pimpinan rapat, Abdul Kasim, mengatakan, pihak ASDP harus menjalankan komitmen tersebut karena ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

"Tapi sudah tercapai kebersamaan, kita cuma berharap agar ini benar-benar dijalankan, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Apalagi, rupat merupakan kawasan wisata nasional, itu juga berkaitan dengan pendapatan daerah maupun pendapatan pusat," terangnya. ***