PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang di wilayahnya terdapat perkebunan kelapa sawit sekaligus sebagai daerah penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan menuntut perhitungan dana bagi hasil (DBH) dari pemasukan negara yang diperoleh melalui komoditi kelapa sawit.

Hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi ketika menghadiri Rapat Kerja DPP Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) nanti. Yang mana, rapat ini akan diselenggarakan pada Jumat (27/7/2018) di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKP Usman dan Harun - Jakarta.

"Isu yang mau kami sampaikan itu mengenai Riau sebagai penghasil CPO tetapi sampai sekarang belum mendapat manfaat dari dana bagi hasil sawit. Apakah itu bisa dimasukan dalam dana bagi hasil atau bagaimana," kata Sekda Hijazi ini di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Jumat (27/7/2018) siang. 

Selain itu, ia juga akan meminta kejelasan mengenai total alokasi dana untuk replanting perkebunan sawit yang diperuntukan bagi Riau. 

"Kejelasan alokasi replanting juga perlu dipertanyakan, berapa untuk Riau. Maka dari itu, saya juga akan mengusulkan adanya kaukus daerah-daerah penghasil CPO," ujarnya.  ***