PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sudah mulai memungut retribusi sampah sejak awal Juli 2020 lalu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 dan Perwako Nomor 52 Tahun 2020. Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemungut retribusi DLHK Kota Pekanbaru banyak mendapatkan gangguan dari oknum-oknum tertentu.

"Dalam Perda dan Perwako itu jelas, tugas pemungutan rertribusi sampah yang semula diwenangkan kepada LKMRW, dialihkan kepada DLHK. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, petugas kita masih mendapat gangguan dari oknum-oknum tertentu," ujar Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono, Jumat (14/8/2020).

Agus menjelaskan, jika saat ini ada oknum-oknum selain petugas DLHK yang memungut rertribusi adalah pungutan liar (Pungli) yang sifatnya ilegal. Hal tersebut juga dapat diperkarakan secara pidana jika ada yang melaporkan.

"Kalau saya sebut tadi oknum-oknum tertentu itu, LKMRW kah, pemuda tempatan kah, atau orang-orang yang mengambil itu, entah siapa pun orangnya, saya tidak menuduh, itu namanya sudah Pungli. Pungli itu ada pidanannya," terangnya.

Agus meminta agar oknum pengganggu tersebut tidak kembali berulah, atau pihaknya akan mengambil upaya hukum. "Harapan saya, janganlah sempat saya pidanakan orang yang mengambil Pungli ini," pungkasnya.***