PEKANBARU – Senator asal Riau Intsiawati Ayus mengingatkan manajemen PT Riau Petroleum Rokan (RPR) untuk bersikap terbuka kepada publik. Hal itu dilontarkannya terkait dengan pengelolaan dana Participating Interest (PI) atas pengelolaan Blok Rokan, yang sudah diterima BUMD milik Pemprov Riau itu sebesar Rp3,5 triliun.

"Yang dikelola BUMD ini kan uang masyarakat Riau yang didapat dari Participating Interest (PI) atas pengelolaan Blok Rokan. Seharusnya, dana ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Sehingga informasi pengelolaannya juga menjadi dokumen publik," tegasnya, Kamis (4/7/2024).

Dengan demikian, tambahnya, ketika pihak PT RPR mengaku tidak bisa menerangkan penggunaan dana itu, Intsiawati menilai hal itu sudah menyalahi aturan.

Selain itu, tambahnya, dalam pengelolaannya juga harus tunduk kepada AD/ART perusahaan dan aturan lain yang berlaku. Seperti harus ada rapat pemegang saham sehingga ada monitoring dan kontroling dalam penyaluran dan penggunaannya.

Intsiawati Ayus menilai, pernyataan dari Humas PT RPR yang tidak bersedia menerangkan penggunaan dana PI tersebut, menunjukkan personel di BUMD milik Pemprov Riau tersebut tidak profesional dan paham tentang tugas yang harus dilaksanakan

"Kita juga tidak banyak yang tahu bagaimana proses rekrutmen pegawai di BUMD dilaksanakan. Sehingga kita juga tak tabunpasti, apakah mereka sudah profesional atau sesuai kompetensi. Jangan sampai perekrutan pegawai BUMd itu dianggap sebagai pos balas jasa ataupun kekerabatan," ingatnya.

Ia mengingatkan jajaran PT RPR memahami dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Apalagi ini berkaitan dengan dana besar yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

Sebelumnya, Humas PT RPR Fitra Yuliandi Saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (2/7/2024), membenarkan bahwa dana PI sebesar Rp3, 5 triliun tersebut telah diterima dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selalu operator Blok Rokan.

Diterangkannya, dana PI tersebut dipotong pajak migas sebesar 20 persen.

"Lalu kita potong biaya operasional dan anggara untuk dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ini kita prioritaskan untuk daerah yang memiliki sumur minyak," terangnya ketika itu.

Namun saat ditanya seberapa besar anggaran untuk program CSR tersebut, Fitra tidak bersedia menyebutkan. Ia juga tidak menyebutkan alasannya.

"Kalau berapa besarannya, tidak dapat kita publikasikan," ujarnya. ***