BENGKALIS, GORIAU.COM - Proses pengganti antar waktu yang diajukan Partai Hanura untuk salah seorang kadernya yang duduk di DPRD Bengkalis, H Revolaysa nampaknya masih akan sangat panjang. Penasehat hukum H Revolaysa, Achmad Zahri T SH dari kantor Advokat Azet dan Rekan Pekanbaru mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang menolak gugatan kliennya belum berkekuatan hukum tetap.

“Prosesnya masih sangat panjang. Bisa satu atau dua tahun lagi baru selesai,” papar Zahri, Jumat (4/1/2013).

Terlepas dari perkara di persidangan, Zahri melihat adanya konspirasi untuk melengserkan kliennya dari jabatan anggota DPRD Bengkalis. Kliennya tidak melakukan apapun, tindak pidana atau loncat partai, tapi diusulkan untuk di-PAW.

“Dugaan tindak pelecehan yang dituduhkan kepada klien saya sama sekali tidak terbukti. Mestinya nama baik klien saya dikembalikan, bukan malah diusulkan untuk di-PAW. Dan kami siap menggugat kalau memang nanti SK PAW dari Gubernur benar-benar\ keluar. Karena jelas itu salah sebab keputusan PN Bengkalis belum berkekuatan hukum tetap,” paparnya lagi.

Sementara H Revolaysa ketika dimintai tanggapannya terkait hasil putusan PN Bengkalis, Kamis (3/2/2013) kemarin mengatakan, bisa jadi di luar prakiraan tergugat. Pasalnya, PN Bengkalis hanya mengabulkan dua eksepsi para tergugat. Pertama, PN menyatakan gugatan penggugat prematur dan PN belum berwewenang mengadili perkara ini karena penggugat dianggap belum berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai.

Sedangkan ekesepsi kedua yang dikabulkan majelis hakim adalah gugatan kurang pihak, dimana dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Riau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

''Atas diterimanya sebagian eksepsi para tergugat, kami menyatakan menghormati putusan pengadilan dan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum Kasasi ke MA RI. Alasannya, Kasasi merupakan hak penggugat, untuk melakukam upaya hukum dalam rangka mencari keadilan. Kami akan gunakan jangka waktu 14 hari ini, untuk mempelajari keputusan tersebut sebelum permohonan diajukan,” timpal PH Revolaysa lainnya, Porwadi.

Soal gugatan penggugat yang diangap prematur oleh majelis karena dianggap belum menyelesaikan persoalan tersebut secara internal, kata Porwadi, kliennya sudah berupaya menyelesaikan perselisihan menyangkut proses PAW, menurut internal partai.

Hal itu dibuktikan keterangan saksi penggugat, H Wahyudi yang turut membantu langsung proses penyelesaian masalah. Sesuai keterangan Wahyudi, mereka telah menempuh proses penyelesaian melalui prosedur yakni melalui DPC Partai Hanura Bengkalis dan DPD Partai Hanura Provinsi Riau. Untuk niat baik itu, klien kami sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Klien kami ikut mendampingi DPD Partai Hanura Provinsi Riau ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini,” paparnya. (jfk)