JAKARTA, GORIAU.COM - Komite Penasehat Independen merekomendasikan lembaga internasional menyiapkan prosedur audit menyeluruh dalam upaya mengawal pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari oleh Asia Pacific Resources Internasional Limited (APRIL). Lembaga tersebut berpusat di Kanada, KPMG Performance Registrar Inc (KPMG PRI), dan merupakan lembaga audit yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun secara global dan terakreditasi sebagai auditor sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dan the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Demikian disampaikan komite penasehat tersebut atau SAC (Stakeholder Advisory Committee), Jumat (29/8), di Jakarta.

APRIL yang merupakan induk perusahaan pulp dan kertas, PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ini menyatakan komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management Policy/ SFMP) di area hutan tanaman industrinya.

SAC juga menyerukan produsen pulp dan kertas ini untuk mengembangkan rencana konservasi hutan jangka panjang. Komite itu mengapresiasi komitmen APRIL/ RAPP sejauh ini untuk menjadi yang terdepan dalam upaya pelestarian kawasan hutan secara signifikan di sejumlah area, baik di dalam konsesi yang sudah dikelola maupun yang memperoleh izin restorasi ekosistem. Hal itu penting, sebab hutan dataran rendah Sumatera, dimana APRIL/ RAPP beroperasi adalah ekosistem hutan yang paling terancam di dunia.

''APRIL/ RAPP memiliki peluang besar untuk melindungi bentang hutan secara luas sesuai dengan prioritas konservasi global. Tapi dibutuhkan proses yang lebih kuat yang didukung dengan rencana konservasi hutan jangka panjang,'' kata Ketua SAC, Joe Lawson.

APRIL/ RAPP saat ini memproteksi sedikitnya 250.000 hektare hutan bernilai konservasi tinggi (HCV). Namun, anggota SAC mengingatkan zona konservasi itu terpencar. Menurut SAC, rencana konservasi harus mengakomodasi luas, bentuk dan sebaran secara geografis. Semakin luas dan terhubung areal yang diproteksi, diyakini semakin baik bagi kelestarian keanekaragaman hayati.

Komite tersebut juga memuji keberhasilan APRIL/ RAPP untuk mengimplementasikan “ring concept” pada HTI yang dikelola yang dirancang sebagai zona penyangga hutan untuk melindungi perambahan dan kebakaran.

SAC mencatat perhatian yang disampaikan WWF Indonesia dan sejumlah LSM lainnya soal implementasi SFMP APRIL/ RAPP, khususnya soal perambahan di hutan HCV. Untuk itu, komite menyerukan APRIL/ RAPP untuk menerapkan pemantauan spasial dan lapangan yang lebih ketat, termasuk di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang.

Rekomendasi lain SAC bagi APRIL/ RAPP adalah untuk bekerjasama dengan jaringan global untuk melakukan kajian hutan HCV di areal pemasok bahan baku kayu mereka. APRIL/ RAPP juga harus memastikan program perlindungan itu berjalan ketika kajian HCV dilaksanakan. SAC juga meminta APRIL/ RAPP untuk mengambil posisi terdepan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat dan pelaku industri lainnya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

APRIL/ RAPP meningkatkan kebijakan pengelolaan hutan lestari pada Januari lalu yang mencakup perlindungan hutan HCV, penyelesaian pembangunan hutan tanaman untuk menjamin seluruh bahan baku kayu berasal dari tanaman pada tahun 2019, peningkatan dua kali lipat areal luas areal restorasi, dan mendukung areal konservasi seluas hutan tanaman yang dikelola.

Untuk mengawal pelaksanaan SFMP, dibentuk SAC yang dipimpin oleh Joe Lawson yang merupakan direksi PEFC. Selain itu anggota SAC juga berasal dari lembaga adat melayu Riau, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), James Cook University Australia, dan WWF Indonesia.***