PEKANBARU – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini mulai diterapkan pemerintah, dinilai hanya akal-akalan semata-mata. Karena itu, pemerintah diminta menghentikan program ini.

Selain minim manfaat, banyak mudarat yang program ini juga juga dinilai hanya membuat beban rakyat semakin bertambah.

Penilaian itu dilontarkan pengamat pemerintah dan sosial Riau, Dr Andree Armilis, SIp, PHdi, kepada Goriau.com Sabtu (14/9/2024).

Dituturkan Andree, konstitusi mengamanatkan kesejahteraan rakyat, bukan eksploitasi atas rakyat.

Dalam pandangannya, program Tapera ini penuh nuansa akal-akalan, semacam proyek penghimpunan dana semata-mata.

Ada beberapa alasan untuk menyatakan Tapera ini sebagai proyek tidak efektif, tidak feasible, dan minim manfaat bagi rakyat, terutama para pekerja yang akan disasar sebagai objeknya.

“Besaran dana 3 persen dari penghasilan pegawai tidak akan cukup untuk membeli rumah di masa depan,” ujarnya.

Jika diasumsikan seorang pekerja berkarir selama 30 tahun demgan agregat penghasilan sebesar Rp10 juta per bulan, maka di akhir masa kerja ia hanya akan mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp108 juta.

“Uang sebesar itu, untuk membeli rumah di zaman sekarang pun tidak bisa, apalagi dengan melibatkan hitungan inflasi tiga dasawarsa ke depan,“ ujar Andree.

Menurutnya, Tapera sangat membebani pekerja dan pemberi kerja. Di tengah devaluasi rupiah yang tidak karuan, iklim ekonomi yang lesu, ditambah adanya iuran-iuran wajib serupa BPJS, maka beban kepada sektor bisnis, utamanya swasta, akan semakin berat.

“Salah-salah banyak yang kolaps. Jangan dilihat tiga persen sebagai angka satuan, tapi akumulasikan juga dengan iuran-iuran lain dan kalikan dengan jumlah tenaga kerja. Itu dana yang besar sekali,” ujarnya lagi.

Tapera juga menjadi tidak make sense, karena alternatif tabungan atau pun kredit perumahan yang ditawarkan di bank umum pemerintah maupun swasta sangat banyak, lebih variatif dan fleksibel.

Jadi, Andree menilai biarkan saja masyarakat memenuhi kebutuhan papannya secara bebas dengan pilihan yang tersedia, tanpa campur tangan pemerintah.

Alasan selanjutnya adalah tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah juga sedang pada kondisi nadir. Penyelewengan dana publik yang demikian banyak dan berturut-turut, membuat masyarakat tidak nyaman jika harus "menitipkan" dana mereka ke pemerintah.

Maka pungutan baru ini, meskipun namanya tabungan, tetap saja tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Malah akan semakin meruntuhkan citra pemerintah saja karena dianggap melakukan penghimpunan dana dengan tricky.

“Saran saya, Tapera ini sudahi saja lah. Tutup buku saja, sampai pemerintah benar-benar siap, ekonomi makro membaik dan skemanya benar-benar sudah matang. Toh sudah banyak yang menolak juga,” tandasnya.

Pemerintah jangan pekak dan keras kepala. “Bantu rakyat, karena itu tugas anda sebagai pengelola negara. Jangan terus-menerus menyusahkan dan membebani saja,” pungkasnya. ***